HUJAN yang mengguyur Kota Banjarmasin tidak menyurutkan langkah ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan untuk menyampaikan aspirasi di depan DPRD Kalimantan Selatan.
Di tengah cuaca yang kurang bersahabat, suara kritik tetap bergema. Mereka datang membawa keresahan yang diyakini mewakili sebagian suara masyarakat.
Empat tuntutan yang disampaikan bukanlah isu kecil. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), rencana kenaikan harga BBM, revisi Undang-Undang Polri, hingga persoalan kesejahteraan dan pendidikan di daerah terpencil menjadi pokok perhatian mahasiswa.
Terlepas setuju atau tidak terhadap tuntutan tersebut, aksi ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih hidup dan berjalan.
Dalam sistem demokrasi, kritik bukan ancaman. Kritik adalah instrumen koreksi. Mahasiswa sejak dahulu dikenal sebagai kelompok yang memiliki peran penting dalam mengingatkan pemerintah ketika kebijakan dinilai menjauh dari kepentingan rakyat. Karena itu, suara yang muncul dari jalanan seharusnya tidak hanya didengar, tetapi juga dicermati secara serius.
Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah Program Makan Bergizi Gratis. Program ini pada dasarnya memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, munculnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan, mulai dari dugaan kasus korupsi hingga keluhan terkait kualitas layanan, menunjukkan bahwa evaluasi berkala merupakan sebuah keharusan. Program yang baik harus dibarengi tata kelola yang baik pula.
Demikian pula dengan isu kenaikan harga BBM. Kebijakan energi memang tidak pernah mudah karena berkaitan dengan kondisi fiskal negara. Namun pemerintah juga harus menyadari bahwa setiap kenaikan harga BBM hampir selalu memicu efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat. Karena itu, transparansi dan komunikasi publik menjadi sangat penting agar masyarakat memahami alasan di balik setiap kebijakan yang diambil.
Yang juga patut dicatat adalah kekecewaan mahasiswa terhadap ketidakhadiran anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Sebagai wakil rakyat, kehadiran untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat memiliki makna simbolis sekaligus substantif. Kehadiran bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada konstituen.
Di sisi lain, patut diapresiasi bahwa aksi berlangsung tertib dan damai. DPRD menerima mahasiswa untuk berdialog, sementara aparat keamanan menjalankan tugas secara profesional hingga pengamanan berakhir kondusif. Inilah wajah demokrasi yang seharusnya terus dijaga.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar aksi maupun jawaban normatif. Yang dibutuhkan adalah kesediaan semua pihak untuk mendengar dan memperbaiki. Sebab ketika mahasiswa turun ke jalan, sesungguhnya yang mereka bawa bukan hanya tuntutan, melainkan harapan agar kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat.
