DPR Minta Realisasi PAD Banjarmasin Capai Target

Banjarmasin, KP – DPRD Kota Banjarmasin berharap sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tahun 2020 ini mampu terealisasi 100 persen sesuai target.

” Meski di tengah ancaman mewabahnya virus corona dipastikan akan berdampak besar terhadap seluruh sektor perekonomian global tahun ini, tidak terkecuali di seluruh wilayah Indonesia,“ Ketua DPRD Banjarmasin, Harry Wijaya, SH MH.

Sebelumnya kepada KP Jumat (27/3/2020) Harry Wijaya mengakui, virus corona yang sudah menyebar ke berbagai negara di dunia dan menimbulkan kecemasan masyarakat ini mengakibatkan aktititas berbagai usaha dan perekonomian tidak beroperasi.

” Dari mulai ditutupnya pusat perbelanjaan, tempat hiburan, rumah makan dan café serta berbagai kegiatan usaha lainnya untuk menekan dan mencegah penyebaran virus corona,“ ujar unsur, pimpinan dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN0 ini..

Harry Wijaya berharap, agar wabah pandemi virus corona bisa segera berakhir sehingga aktifitas masyarakat dan dunia usaha dapat kembali berjalan normal.

Dikatakannya, terbitnya keputusan pemerintah yang melarang sejumlah kegiatan di luar daerah hingga larangan berkumpul dalam jumlah banyak, memang sangat ditaati kalangan DPRD Banjarmasin. Namun upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, layanan masyarakat hingga antisipasi penyebaran virus Corona (Covid-19), tetap dilakukan.

Pada bulan pertengahan Maret kemarin ujarnya, , sejumlah komisi di DPRD Banjarmasin berbagi tugas diantaranya, seperti Komisi I Belajar Perizinan dan Layanan Publik Kecamatan hingga Penanganan Corona menggali informasi ke Kecamatan Grogol Petamburan.

Sementara, disaat yang hampir bersamaan, rombongan Komisi II juga belajar dan menggali informasi mengenai peningkatan koperasi dan UMKM, khususnya dalam menunjang permodalan usaha kecil, ke Kementerian Koperasi RI, di Jakarta.

Rombongan Komisi II kala itu, diikuti Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya dan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Hj Ananda, langsung ditemui Asisten Deputi Pembiayaan Non Bank Kementerian Koperasi RI, Santoso dan jajaran.

Sementara Komisi III DPRD Banjarmasin juga melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Bogor, disana mereka menggali informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sedangkan Komisi IV berkunjung ke Kota Bogor menggali informasi terkait juknis dana BOS tahun 2020.

Dari berbagai masukan yang diperoleh sejumlah komisi tersebut di masing-masing bidang tersebut, menurut Ketua DPRD Banjarmasin H Harry Wijaya berharap, bisa diterapkan nantinya oleh Pemko Banjarmasin.

Berita Lainnya
1 dari 1.806
Loading...

” Bila saat ini fokus kita pada penanganan dan pencegahan Covid 19 dan beberapa agenda dewan sedang ditunda, maka selama masa ini dapat kita sambil manfaatkan untuk merancang kegiatan dan pembangunan yang nantinya bisa dilaksanakan setelah masa tanggap darurat berakhir,” kata Harry Wijaya.

Menyinggung upaya harus dilakukan untuk mencapai target PAD secara terpisah Wakil Ketua DPRD Banjarmaisn, HM Yamin mengemukakan, Pemko Banjarmasin harus bekerja lebih ekstra dengan melakukan berbagai upaya intesifikasi dan ekstensifikasi.

Diantaranya lanjutnya, melalui dukungan dewan membuat produk hukum berkenaan dengan tarif pungutan atau retribusi, pendataan potensi pendapatan daerah dan memperhitungkan revune sharing atas penerimaan pusat yang masih menjadi hak daerah.

Dikatakan tujuan dari pembangunan daerah adalah, tidak lain untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, maka setiap potensi daerah perlu terus digali dalam kerangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ia juga menilai, peningkatan PAD merupakan salah indikator untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. ” Masalahnya, karena besarnya kontribusi PAD dalam APBD seluruh penyelenggaraan pembangunan dalam memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik,“ ujarnya.

Dikemukakan, APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp 1.731.285.301.143. Seluruh APBD itu bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp 367 miliar atau meningkat dibanding PAD tahun 2019 lalu yang ditetapkan sebesar Rp 297 miliar.

Selain PAD, sumber penerimaan lainnya dari dana perimbangan yang ditargetkan Rp 1.070.439.346.000, sedangkan lain-lain sumber pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp 293.626.928.553.

Dalam postur APBD ini Belanja Daerah diproyeksikan Rp 2.066.777.302.763 atau mengalami defisit sekitar Rp 114 miliar. . Meliputi Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp 1.363.527.198.749, sedangkan Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp 702.250.104.014.

HM Yamin menyatakan optimisnya, dengan adanya peningkatan cukup drastis terhadap alokasi anggaran belanja langsung diharapkan membawa dampak positif dalam kerangka mempercepat ketinggalan pembangunan infrastur, maupun dalam upaya peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengingatkan, agar dalam merealisasikan belanja langsung haruslah ditangani dan diselesaikan secara cermat dengan lebih mengutamakan skala prioritas. Menyadari urgensi tersebut , maka seluruh SOPD selaku pengguna anggaran harus berusaha mencermati dengan menginventarisir berbagai permasalahan dalam pengalokasian setiap kebutuhan belanja daerah.

Terutama kata HM Yamin melanjutkan, untuk meminimalisir penyediaan anggaran untuk kebutuhan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). (nid/K-5).

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya