Kesetaraan Gender, Alat Kapitalis Meraup Materialistik

Oleh : Riana Oktaraharti, SE

Persoalan kemiskinan bak gunung es yang terus-menerus menampakkan puncaknya. Persoalan yang hampir membuat sebagian negara termasuk Indonesiaterfokus dengannya. Hingga tak kunjung usai dibuatnya.

Sri Mulyani dalam acara “Voyageto Indonesia’s Seminar on Women’s Participation for Economic Inclusiveness” mengatakan ketidaksetaraan gender adalah salah satu faktor yang mengakibatkan kemiskinan. “Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan,” tutur Sri Mulyani. Inilah membuktikan bahwa pemerintah mengusung ide kesetaraan gender untuk mendorong pemberdayaan perempuan sebagai solusi dalammenyelesaikan persoalan kemiskinan.

Konferensi Wanita Dunia, diantaranya pada Konferensi Wanita Dunia ke-4 di Beijing Cina (1995) menghasilkan dokumen yang disebut dengan Deklarasi dan Kerangka Aksi Beijing atau disebut dengan Beijing Declaration and Platfrom for Action (BPfA). Dilanjutkan dalam Konferensi berikutnya pada Bulan Juni 2000 di New York Amerika. Deklarasi ini mendorong negara-negara di dunia untuk menjadikan kesetaraan gender dijadikan nilai utama di atas dari keyakinan budaya terlebih keyakinan agama. Kesetaraan gender merupakan gagasan untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dengan menyamakan kesamaan peran, tanggung jawab dan hak(politik, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial persamaan di muka hukum). Gagasan inilah yang kemudian begitu familiar yang dipakai oleh para feminis sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup perempuan.

Dalam dokumen tersebut memandang bahwa perempuan sangat rentan terdampak terhadap kemiskinan. Bersamaan dengan hal ini, perempuan terus di giring menjadi roda perputaran ekonomi atau industri dengan berperan aktif dalam mengentaskan kemiskinan, pun sekaligus menjadi target pasar.

Kalau saja melihat bagaimana persoalan kemiskinan secara utuh. Jelas program pemberdayaan perempuan (PEP) yang di harapkan mengentaskan kemiskinan baik dalam lini individu, atau mendorong pertumbuhan ekonomi tidak selalu di gemborkan oleh negeri-negeri yang memandang bahwa tidak adanya kesetaraan gender yang menjadi problem kemiskinan semakinmemuncak, sebab ini tidak kemudian membuat kemiskinan semakin berkurang.

Berita Lainnya

Benarkah Rezim Sekuler melindungi Ulama

1 dari 156
Loading...

Kenyataannya saat ini kemiskinan yang terus melanda negeri-negeri di dunia termasuk di Indonesia tidak pernah tuntas. Padahal kita mengetahui sudah 25 tahun BPfA di canangkan jauh sebelumnya dengan ide kesetaraan gender program pemberdayaan perempuan yang tidak mampu menjadi solusi perempuan untuk mengentaskan persoalan kemiskinan. Maka, ini menjadi bukti bahwa kesetaraan gender tidak ada hubungannya dengan persoalan kemiskinan yang terjadi di negeri-negeri dunia termasuk di Indonesia.

Kesetaraan gender bukanlah solusi untuk persoalan kemiskinan. Justru gagasan ini menambah masalah baru pada perempuan. Nyaris peran perempuan semakin kritis dengan hadirnya gagasan kesetaraan gender ini. Sebagaimana terjadi di Desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur Timur adanya lebih dari 350 anak (usia 0-18 tahun) yang ditinggal oleh ibu atau bapak bahkan keduanya untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender memunculkan masalah baru dalam keluarga. Peran ibu sebagai ummu warabiyatulbayt (pendidik) generasi terlalaikan bahkan terkikis. Ini akan membuat hancurnya mental generasi dan menambah buruknya potret kehidupan generasi ke depannya.

Adapun persoalan kemiskinan pada dasarnya berakar dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme.Penerapan inilah yang kemudian menciptakan kemiskinan dengan munculnya ketimpangan kesejahteraan di belahan dunia. Ketidakmerataan distribusi kekayaan, sumber daya alam bahkan adanya monopoli kekayaan di tangan elit kapitalis yang nyatanya membuat kemiskinan khususnya pada perempuan.Sistem kapitalisme ini sangat memberikan ruang dan peluang untuk para elit kapitalis meraup materialistik yang di inginkannya. Mudah saja para kapitalis pemilik modal untuk menguasai dengan menekan siapapun yang tidak memiliki modal. Oleh karenanya, kita harus menyadari bahwa Ini adalah persoalan sistemik. Yang bertumpu pada sistem kapitalisme. Maka, penyelesaiannya pun juga mesti dengan solusi sistemik.

Islam adalah diin yang sempurna dan menyeluruh yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. Islam memandang dalam menempatkan peran dan tanggung jawabantara laki-laki dan perempuan dengan adil.Namun, peran laki-laki dan perempuan tidak berarti sama rata dalam tanggung jawab dan hak untuk semua hal. Menyangkut potensi dan kemampuan jenis masing-masing, bahwa Allah telah memberikan tugas yang seimbang dengan kemampuan jenisnya. Inilah kesetaraan hakiki yang dibangun oleh Islam. Berkaitan dengan hak, Islam telah memberikan leluasa pada keduanya untuk menjalankan perdagangan, perindustrian, pertanian, melakukan transaksi serta memiliki setiap jenis harta dan mengembangkannya.

Oleh karenanya, islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, hanya saja perempuan wajib untuk menjalankan tugas utamanya sebagai ummuwarabiyatulbayt (ibu dan pengatur rumah tangga), adapun untuk bekerja maka perempuan wajib terikat pada hukum syaraNya. Islam juga memberi ruang kepada perempuan untuk menjalankan aktivitas poltik, hanya saja perlu disadari bahwa ini bukan suatu cara untuk meraih kekuasaan atau jabatan, tetapi menjalankan aktivitas amar ma’ruf nahi munkar (berdakwah).

Adapun Islam dalam sistem ekonomi telah membuktikan bahwa kemiskinan nyaris tidak didapati signifikan pada masa peradaban islam dulu, walaupun pada masa khulafur rasyidin (umar bin alkhattab) pernah terjadimasa panceklik, akan tetapi nyata tertuntaskan dengan sistem ekonomi islam yang diterapkan. Perhatian Islam pada pengentasan kemiskinan bukan pada peningkatan produksi, apalagi bukan karena rendahnya partisipasi perempuan dalam ekonomi. Oleh karenanya, islam memberikan aturan dalam pendistribusian kekayaan dan sumber daya alam sesuai dengan syariat islam, sehingga tidak hanya tersebar dan bertumpu pada orang-orang pilihan saja tetapi kepada umat. Islam selalu memastikan rakyat tidak boleh kelaparan, apalagi mengalami kemiskinan. Sebab masyarakat dan negaradiwajibkan untukberjuang sampai terpenuhinya kebutuhan umat. Inilah keagungan dari ekonomi islam yang hanya bisa diterapkan jika institusi negara menerapkan syariah islam secara kaffah dalam naungan Khilafahislamiyyah. Wallahu alam bishowab.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya