Pedagang Pasar Bimbang, Ancaman Covid atau Kelaparan Yang Membayang

Oleh : Norsanah, S.Sos   
Pemerhati Sosial

Adanya pandemi Covid-19 ini telah dipandang sebagi momok yang menakutkan. Pasalnya penularan virus corona ini terbilang begitu cepat dan sudah banyak korban yang berjatuhan. Beberapa pedagang di Pasar Baru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), mengaku takut untuk keluar rumah.

“Siapa yang tidak takut dengan virus ini, apalagi di daerah kita selalu bertambah positif virus ini,” kata Muraji (45), salah seorang pedagang kaki lima yang ada di Pasar Baru. Yang kembali ramai dikunjungi menambah tingkat kekhawatiran para penjual, hal ini diungkapkan Ahmad (50) seorang pedagang baju. “Saya takut, semoga saja kami dilindungi untuk mencari nafkah anak bini,” ujarnya.

Ketakutan para pedagang dan pembeli bukan tanpa alasan. Pasalnya beberapa kasus positif Covid-19 di beberapa daerah terjadi pada para pedagang yang berjualan di pasar. Seperti yang terjadi pada seorang pedagang di kawasan Pasar Lima Banjarmasin, diketahui meninggal dunia akibat Covid-19. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPL) Covid-19 Kota Banjarmasin membenarkan adanya laporan tersebut. Untuk diketahui, saat ini tercatat ada lima klaster penyebaran Covid-19 di Kota Banjarmasin. Yaitu klaster Ulin-1, klaster Gowa, klaster Pekapuran, klaster Pasar Sentra Antasari dan klaster multifaktor (Kalselpos.14 Mei 2020).

Namun, demi mencari nafkah untuk keluarga, kelaparan yang terus menghantui, membuat para pedagang mau tidak mau harus tetap keluar rumah untuk berjualan di pasar.

Sebenarnya, usaha mencegah dan mengendalikan virus ini telah dilakukan. Di antaranya menyiapkan tempat cuci tangan, imbauan memakai masker, physical distancing, hingga pengadaan rapid test (meski yang lebih direkomendasikan adalah PCR akibat tingkat akurasi rapid test yang lebih rendah).

Sayangnya, tak semua penjual dan pembeli di pasar melakukannya. Kita sendiri tentu mengalami, andaikan tanpa kesadaran pribadi akan susah melakukan “menjaga jarak” dengan pembeli lainnya. Apalagi di pasar tradisional dengan penjagaan atau pengaturan yang tidak ketat.

Tolak Rapid Test

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus dan mengendalikan penyebaran covid-19 adalah dengan pengadaan rapid test. Namun hal ini banyak ditolak oleh para pedagang.

Mulanya proses rapid tes sempat terkendala akibat sejumlah pedagang menolak untuk menjalani pemeriksaan di 4 posko rapid test yang disediakan. Suasana sempat memanas saat banyaknya pedagang yang enggan melakukan pemeriksaan. Petugas bahkan harus bernegosiasi alot dan akhirnya pedagang terpaksa dijemput petugas dari kepolisian, satpol PP dan TNI untuk diperiksa di posko. (Banjarmasinpost.co.id 14/05/2020).

Bukan tanpa alasan mereka melakukan penolakan. Kedatangan para tenaga medis dengan ambulans dan alat-alat medis tentu membawa kepanikan tersendiri bagi warga pasar. Masyarakat tentu merasa khawatir dan akhirnya enggan untuk datang berbelanja. Banyak pula para pedagang yang enggan meninggalkan barang dagangaannya.

Belumlah lagi kekhawatiran yang menggelayut karena jika hasil test tersebut positif. Tentu mereka khawatir jika harus menjalani masa isolasi atau karantina. Yang pada akhirnya mereka tidak bisa berdagang lagi pada waktu yang lama. Siapakah yang akan menanggung biaya hidup keluarganya.

Berita Lainnya

Pendidikan Utama Manusia di Bumi

1 dari 153
Loading...

Hal senada disampaikan Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Hermawan Saputra. Menurutnya, adanya penolakan pedagang tentang rapid test karena kurangnya pendekatan persuasif. Para pedagang merasa takut jika ternyata positif corona atau mereka justru cuek. Karena tak ada jaminan pemenuhan bagi hidup mereka. (okezone, 11/6/20).

Masa transisi menuju new normal memang diawali dengan dibukanya kembali sektor-sektor perekonomian termasuk pasar. Pandemi yang berlangsung berbulan-bulan, tak bisa disangkal telah membuat sektor ekonomi melemah. Masyarakat mulai terancam bahaya lain selain covid, yaitu kelaparan. Di sisi lain, pemerintah pun berkepentingan menghidupkan roda perekonomian yang sempat terhenti selama pemberlakuan PSBB.

Optimalkan Peran Pemerintah

Kondisi semacam ini memperlihatkan betapa tidak efektifnya kebijakan penguasa dalam menanggulangi sebaran Covid-19. Andaikan ada pendekatan personal, secara halus, dan tidak terkesan sidak, pasti para pedagang mengikuti aturan. Misalnya, dengan mengadakan tes Covid door to door, datang ke rumah pedagang satu per satu, serta memberikan penyuluhan dan pemahaman akan bahaya virus corona dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan serta melakukan rapid test.

Islam memandang penguasa sebagai pengurus urusan umat. Aturan Islam menghadirkan jaminan bahwa kemaslahatan umat menjadi hal penting yang harus menjadi prioritas negara. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus”. (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Ekonomi yang terdampak wabah akan diatasi dengan terlebih dahulu menuntaskan persoalan pokoknya. Bila wabah diselesaikan, masyarakat akan bisa berekonomi seperti biasa tanpa was-was terpapar wabah penyakit. Sehingga, para pedagang tak lagi nekat berjualan di masa pandemi. Kalaupun ada yang berjualan, mereka akan memperhatikan penjagaan protokol kesehatan. Ini adalah tanggung jawab utama pemerintah, selaku pengurus urusan rakyat.

Karantina wilayah menjadi pilihan untuk mencegah meluasnya penyebaran wabah. Dengan kebijakan ini, wilayah yang tidak diserang wabah akan beraktivitas normal dan mampu menopang wilayah yang terinfeksi. Ekonomi negara tidak akan terpengaruh karenanya.

Di wilayah yang terjangkit, tes massal dilakukan untuk memisahkan yang sakit dan yang sehat. Mereka yang sakit diisolasi dan dirawat di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman warga dengan pengobatan terbaik dan gratis. Sedangkan mereka yang sehat bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Negara juga wajib menjamin kebutuhan pokok penduduk di wilayah yang terkena wabah akan terpenuhi.

Pasar-pasar bisa tetap dibuka meskipun dengan protokol kesehatan dan pembatasan. Negara akan memberikan jaminan kegiatan ekonomi berlangsung dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan. Sarana dan prasarana pasar, sebagai tempat masyarakat bertransaksi akan disediakan sesuai dengan prosedur kesehatan. Negara juga wajib menyediakan pasar yang kondusif dan bersih sehingga rakyat bisa beraktivitas di dalamnya dengan nyaman.

Rakyat akan diberikan edukasi yang jelas dan menyeluruh agar mematuhi aturan yang diterapkan demi keselamatan semuanya. Masyarakat yang dibangun di atas dasar aqidah Islam, akan mentaati semua aturan itu didorong oleh ketakwaannya kepada Allah Swt. Tak ketinggalan, sanksi yang tegas diterapkan apabila ada yang melakukan pelanggaran.

Demikianlah sistem Islam menyelesaikan berbagai persoalan manusia dengan tuntas dan memuaskan. Sebab Islam adalah sistem yang lahir dari Sang Pencipta alam semesta, yang memahami bagaimana seharusnya manusia diatur dalam kehidupannya di dunia. Dengan Islam, manusia akan hidup dalam keamanan dan kesejahteraan yang sesungguhnya. Wallahu a’lam bisshawab

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya