Impor di Tengah Pandemi

Oleh : Siti Rahmah, S.Pd

Indonesia pesona agrarisnya perlahan-lahan sirna. Kesuburan tanah dan kekayaan alamnya tidak lagi mampu menopang pasokan pangan pangan bagi penduduk negerinya. Gemah ripah loh jinawi berubah menjadi gemar impor dan utang investasi.

Badan Pusat Statistic (BPS) mencatat, impor komoditas sayuran asal China membanjiri Indonesia selama bulan April 2020. Nilainya mencapai USD 23,60 juta. Impor sayuraan sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018 menjadi 770 juta dollar AS. Pada November tahun 2018 impor sayur naik drastis 140,9 persen dibandingkan oktober.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperi bawang putih dan kentang industry. Dia mencatat, volume impor bawang putih mencapai 38,62 persen dari total nilai impor seluruh jenis sayuran, disusul kentangolahan industry, bawang bombai dan cabai kering. ( kompas.com,25/04/2020)

Sebagaimana Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementen Kuntoro Boga Andri yang menjelaskan kondisi neraca perdagangan pertanian saat ini masih positif bila berbasis data BPS.

Di tengah kondisi pandemi ini pemerintah pun tetap melakukan impor dengan memberikan kelonggaran syarat impor. Artinya syarat impor tidak menjadi sesuatu yang di perhatikan dan lonjakan impor ini terjadi saat wabah melanda Indonesia dikatakan karena produksi lokal turun.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi impor untuk bawang putih dan bawang bombai. Di ketahui jumlah bawang putih yang masuk mencapai 48 ribu ton, 20 ribu ton tanpa PI. Hal ini menandakan imporasi bawang putih begitu mudah dilakukan.

Sebuah paradigma kapitalistik. Deretan angka telah menyihir pejabat sehingga merasa puas hanya dengan meraup surplus. Mereka lupa angka-angka itu tidak dapat disuguhkan kepada rakyat agar bisa menikmati kelezatannya.

Sedangkan yang sudah kasat mata, kerugian petani lokal selalu mengiringi setiap episode impor. Masih membekas dalam ingatan saat petani membuang sayur hasil panen mereka atau membiarkannya busuk di ladang atau sawah karena harga jual tidak sebanding dengan biaya produksi, kalah saing dengan barang impor. Bahkan penguasa gudang pangan Negara (Bulog) juga melakukan pembuangan berton-ton beras akibat kelebihan penyimpanan.

Berita Lainnya

Internasionalisasi Layanan Kesehatan

Kamad Garda Terdepan Mendidik Generasi Bangsa

1 dari 178

Sekarang apa artinya surplus jika petani lokal babak belur? Lalu, spirit impor itu demi kepentingan rakyat atau untuk birokrat? Sejatinya, birokrat itu pelayan rakyat atau mitra korporat?

Pada era wabah yang menghimpit saat ini seharusnya penguasa negeri muslim kembali kepada petunjuk Allah. Menempuh kedaulatan pangan dengan niat tulus sebagai pelayan rakyat. Mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri dengan supporting sistem Negara. Optimalisasi produksi dilakukan di seluruh lahan potensial di seluruh wilayah yang menghasilkan bahan pangan pokok. Selain itu, masyarakat di edukasi agar tidak berlebihan dalam mengkonsumsi pangan. Di sisi lain, alsan wabah obesitas, juga karena dapat memicu naiknya persoalan limbah.

Manajemen logistis pangan beserta yang menyertainya seperti irigasi, pupuk dan anti hama sepenuhnya di kendalikan oleh pemerintah, bukan swasta apalagi asing. Memperbanyak cadangan saat produksi berlimpah dan mendistribusikannya secara selektif saat stok mulai berkurang.

Selain itu juga pemerintah juga perlu melakukan mitigasi bencana kerawanan pangan. Antisipasi terhadap kemungkinan kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh perubahan drastis kondisi alam dan lingkungan. Tepat seperti saat pandemi Covid-19 saat ini. Mitigasi ini berikut tuntunan saling berbagi di masyarakat dalam kondisi serba sulit seperti ini.

Jika berbagai upaya pemerintah telah optimal namun pasokan kebutuhan pangan dalam negeri masih mengalami kekurangan, barulah impor akan dilakukan. Itupun dengan mekanisme yang dibenarkan oleh syariah sehingga tidak akan merugikan para petani lokal.

Sistem pertahanan sebuah Negara tidak hanya diukur dari pertahanan militernya. Namun, yang lebih utama adalah bagaimana Negara memiliki ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan rakyat.

Islam memiliki konsep jelas dalam pengelolaan pangan. Yaitu visi mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan. Dalam hal visi, islam memandang pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi Negara.

Islam juga mendorong kebijakan intensifikasi pertanian. Yakni optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian. Bisa melalui peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi, hingga membekali para petani dengan ilmu yang mumpuni. Semua aspek akan mendapat dukungan dan fasilitas dari Negara.

Demikianlah Islam memberikan seperangkat sistem yang komprehensif dalam mengatasi pangan.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya