KPPS Pilkada di Masa Pandemi

Oleh : Benny Sanjaya, SH, MH
Asisten Bid. Penerimaan & Verifikasi Laporan
Ombudsman RI Prov Kalsel

Tahun ini, di saat bangsa berjuang menghadapi gempuran pandemi, Pemerintah sepakat, Pesta demokrasi tidak mungkin di tunda-tunda lagi. Bertepatan pada hari anti korupsi sedunia, di 9 Desember, 9 Provinsi, 270 Daerah Kabupaten/Kota, menentukan pilihan pemimpin, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan dan 7 daerah di wilayahnya. Kita masih ingat catatan kelam rangkaian Pemilu serentak tahun 2019, semoga tidak pernah lagi terjadi, banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wafat sebagian besar dikarenakan kewalahan dalam bertugas.

Pemilu tahun lalu memang berat. Animo masyarakat memuncak, wajar karena turut menentukan pucuk pemimpin negara. Hawa panas kentara terasa pada waktu itu, WhatsApp Group turut andil mengkipas hawanya, yang mencekoki pesan atau informasi beraroma black campaign. Karena tahun ini Pilkada, mungkin ada yang menganggap tidak seberat tahun lalu. Tapi Pilkada tahun ini berbeda dengan yang sudah-sudah. Kita menggelarnya di masa Pandemi. Pilkada tahun ini pun bakal menjadi gambaran pemilihan umum di masa mendatang, bila mana virus ini masih tetap berdampingan dengan kita.

Menyoroti masalah pemilihan umum, banyak yang bisa di soroti, menyoroti yang terdekat dengan publik saja, tulisan ini lebih banyak menyoroti peran petugas KPPS sebagai garda terdepan penyelenggara Pilkada, yang melayani publik di hari pencoblosan, di masa Pandemi.

Pilkada tahun ini, KPU sudah menerbitan Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam peaturan ini, banyak adaptasi baru yang diatur menyesuaikan protokol kesehatan di masa pandemi. Karena perlu social distancing, undi nomor urut paslon tidak lagi dikawal pendukungnya secara berbondong-bondong, tapi akan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga disaksikan dari kediaman masing-masing.

Kampanye diminta mengupayakan melalui media daring. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog di masa kampanye, dibatasi jumlah pesertanya dan memperhatikan kapasitas ruangan bila indor, semua jarak-jarak publik berkumpul diatur paling kurang 1 meter, tembak suhu tubuh di setiap rangkaian dipatok 37,30 celcius. Biasanya yang lazim kita simak dan tunggu bersama, Debat Paslon tidak lagi riuh yel-yel sepeti yang sudah-sudah, karena tidak lagi menghadirkan undangan, penonton dan pendukung. Hanya dihadiri calon/paslon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, serta KPU dan Bawaslu daerah penyelenggara.

Berita Lainnya

Menjadi Al Amin dan Ash-Shi-Siddiq

Internasionalisasi Layanan Kesehatan

1 dari 178

Teringat catatan kelam Pemilu tahun lalu, menyoroti petugas KPPS di garda terdepan hari perhelatan. Bila tahun lalu, KPU hanya mengatur batas usia minimal KPPS 17 tahun tidak mengatur batas usia maksimal, syarat lain mengantongi ijazah SMA/sederajat. Banyaknya petugas KPPS yang wafat, sebagiannya bersebab karena sesepuh dimasyarakat saat itu dipaksakan menjadi petugas KPPS, dengan alasan berpengalaman. Bila masa ini, tentu urusan stamina harus utama daripada cukup hanya pengalaman. Karena kondisi ini baru, semuanya masih mereka-reka, belum ada yang berpengalaman.

Positifnya Pilkada tahun ini, Peraturan KPU di atas sudah mengatur batasan usia petugas KPPS, minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun, serta sehat jasmani tidak memiliki penyakit penyerta. Semua penunjang penyelenggara Pilkada, secara berkala dilakukan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). TPS dibatasi jumlah pemilihnya, Wajib memakai APD setidaknya masker bagi pemilih, KPPS dan panitia lain wajib memakai masker, sarung tangan sekali pakai, dan face shield. Ada screening suhu tubuh semua yang hadir. Di sisi lain, harapan penulis, mekanisme pemilihan di TPS nanti, mendahulukan pemilih yang berusia lanjut. Jaga imunitasnya agar tidak menunggu lama di TPS.

Memang komitmen kesadaran seluruh pihak yang wajib dibangun, disamping ada pihak yang secara khusus mengawasi protokoler di hari pencoblosan. Boleh jadi saat pagi masker petugas masih di hidung sampai dagu, menjelang siang mulai gerah, maskernya turun di bawah hidung. Juga pemilih masih bergerombol di lokasi TPS sebelum dan sesudah mencoblos.

Di Peraturan KPU tersebut, ada lagi tambahan urusan petugas KPPS, tidak selesai hanya mempersiapkan suksesnya penyelenggaraan di TPS nya. Di masa pandemi ini, hak pilih juga tetap melekat serentak bagi saudara kita yang karena Covid-19, menjalani karantina mandiri maupun perawatan di rumah sakit. Petugas KPPS harus siap fisik mental serta paham protokol kesehatan dan penggunaan APD lengkap, karena KPPS diatur dapat jemput bola melayani hak pilih mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri, yang tidak dapat mendatangi TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih.

Terlebih lagi, petugas KPPS di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit mesti lebih siap, menerima dan melayani pemilih yang karena Covid-19 menjalani rawat inap di rumah sakit, menyalurkan hak pilihnya di TPS terdekat yang ditunjuk. Mekanisme lain petugas KPPS tidak lebih 2 orang, bisa didampingi pantia pengawas dan saksi, membawa perlengkapan pemungutan suara mendatangi pemilih bersangkutan di rumah sakit. Artinya, petugas KPPS yang ditunjuk TPS nya nanti karena dekat rumah sakit, mesti cakap, serta paham urusan koordinasi, karena nantinya akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 wilayah setempat.

Secara global, Korea Selatan salah satu pionir, yang sukses menggelar pemilihan khususnya legislatif, di masa pandemi. Bila di baca-baca, protokol persiapan pemilu yang diatur pemerintah kita hampir sama dengan mereka. Penduduk mereka percaya dengan kemampuan pemerintah, dan patuh menerapkan protokoler kesehatan yang ketat. Meski protokoler yang diatur sama, apa masyarakatnya pun juga sama dengan kita? Suksesnya helatan demokrasi saat ini, bukan hanya pada animo publik, kejujuran dan keamanan proses perhelatan dihari pencoblosan. Tapi juga disaat jumlah penyebaran Covid-19, tidak malah meningkat usai penyelenggaraan Pilkada.

Terakhir, mungkin sedikit harap untuk para petahana, jangan hanya fokus menyiapkan strategi pemenangan. Kesuksesan pemerintahannya bisa diukur di masa pandemi ini. Peranan semua calon pemimpin, tidak lantas usai setelah bagi-bagi masker di waktu pencitraan. Apalagi hanya sekedar menjawab tantangan Mendagri yang baru bertandang ke Banua 18 Juli tadi. 1 Juta masker Beliau datang turut membagikan. Bila 4 juta Presiden juga ikut membagikan. Memang menjadi motivasi tersendiri, tapi juga jangan sampai memanfaatkan anggaran APBD untuk “masuk surga” sendiri.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya