Opsi Karantina Wabah Mustahil dalam Sistem Demokrasi

Oleh : Siti Rahmah,S.Pd.

Jumlah korban pandemic Covid-19 terus bertambah. Tidak terdapat gejala khas pada orang yang terpapar virusnya. Tentu kondisi seperti ini membuat masyarakat kian lalai dan menganggap sepele.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil opsi karantina wabah di tempat tertentu. Klaster-klaster baru bermunculan. Perkantoran, restoran, sekolah dan yang paling mengkhawatirkan adalah klaster keluarga.

Diberitakan bahwa target utama Pemprov DKI menyasar pasien Corona di kawasan padat penduduk. Mereka harus segera direlokasi ke tempat isolasi milik pemerintah. Sebab, klaster pemukiman menjadi salah satu penyumbang pasien Corona terbanyak.

Rencana pemerintah DKI menggarantina semua warga positif Covid-19 di anggap opsi buruk. Wacana tersebut mengundang pro dan kontra warga ibu kota. Banyak yang menilai hal ini tidak sesuai dengan realita. Karena, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah telah gagal menyiapkan tenaga medis, anggaran dan fasilitas kesehatan dalam menangani kasus Covid-19. Namun, tidak sedikit yang manut pada aturan pemprov dengan syarat pemerintah DKI harus menjamin seluruh kebutuhannya serta anggota keluarganya.

DKI sebagai pusat perekonomian bangsa menjadi rujukan utama masyarakat dalam penanganan wabah. Pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan adanya masa transisi pembukaan fasilitas publik ditenggarai menjadi salah satu sebab naiknya kasus Covid-19.

Dengan adanya pandemi, pengusaha banyak yang bersuara meminta pemerintah membuka kembali akses fasilitas umum. PSBB berhasil membuat usaha mereka diambang kebangkrutan bahkan banyak yang gulung tikar. Kelesuan ekonomi menjadi penyebab akhirnya pemerintah mengumumkan aturan New Normal Life. Pemilihan diksi ini pun membuat masyarakat memandang sebelah mata terhadap virus ini.

Pelonggoran PSBB membuat warga beranggapan wabah Covid-19 telah berakhir. Walau ada larangan untuk lansia dan anak-anak, nyatanya tempat hiburan, pasar, beberapa sekolah, mall,restoran dan pusat rekreasi kembali ramai. Pusat perkantoran sudah tidak memberlakuan work from home. Dan pemeriksaan saat bepergian ke beberapa wilayah perbatasan kota sudah mulai longgar.

Berita Lainnya

Peran Pemuda dalam Arus Perubahan Bangsa

Rakyat dan Calon Pemimpin Merakyat

1 dari 167

Masyarakat akhirnya menilai bahwa aturan yang dikeluarkan setengah hati. Di satu sisi menampakkan ketakutan akan merosotnya laju perekonomian. Namun, di sisi lain menekan masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran. Tentu ini sangat mebingungkan.

Solusi karantina wilayah yang terkena pandemi adalah opsi terbaik. Secara logis, inilah pilihan terbaik yang semestinya diambil sejak awal ditemukannya kasus Covid-19. Karena berfungsi untuk menghentikan sebaran virus. Namun, Pemrov DKI baru sekarang mengambil langkah ini.

Solusi karantina pembawa virus di area tertentu yang menjadi sumber sebaran inilah yang sesungguhnya direkomendasikan Islam, bukan lockdown total. Maksudnya saat ditemukan kasus pertama kali Covid-19 di Wuhan kemudian kota Wuhan ditutup. Orang yang berada di Wuhan tidak boleh keluar dan sebaliknya. Mungkin Covid-19 tidak akan menjejakkan dirinya di wilayah lain.

Ketika Wuhan di lockdown, wilayah yang masih aman dari wabah dimaksimalkan potensinya untuk mensuplai segala kebutuhan masyarakat Wuhan diisolasi. Sehingga, sampai benar-benar di Wuhan zero kasus Covid-19, lockdown baru dibuka.

Rasulullah SAW bersabda, “Jika kalian mendengar wabah terjadi di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Sebaliknya, jika wabah itu terjadi di tempat kalian tinggal, janganlah kalian meninggalkan tempat itu”. (HR al-Bukhari)

Dalam aturan Islam, Negara wajib menyediakan seluruh kebutuhan pokok dan semua fasilitasnyang dibutuhkan warga. Baik saat pandemi maupun dalam kondisi normal. Pemenuhan tersebut hanya bisa diwujudkan dengan perekonomian yang mapan dan mandiri.

Islam menjamin kemaslhatan dan kesejahteraan umat. Sistem keuangan Islam menjadikan sumber daya alam sebagai kekayaan milik publik yang hasilnya dijadikan sebagai sumber anggaran.

Sistem Islam menjaga kehormatan setiap muslim, ketika terjadi wabah, pemerintah islam tidak sekedar menjadikan angka atau grafik jumlah korban wabah sebagai patokan. Islam sangat memuliakan nyawa manusia, sehingga langkah yang harus di ambil harus lengkah cepat dan tepat yang diambil penguasa agar tidak mengorbankan nyawa

Semoga kiranya, ujian pandemi ini menyadarkan penguasa dan rakyat bahwa bukan strategi siapa yang terbaik, kemampuan siapa yang paling dominan dalam mengatasi pandemi. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa hanya benar-benar kembali pada aturan Allah SWT. Keselamatan dan keberkahan kita dapat. Wallahua’lam.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya