Benarkah Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Dihilangkan?

Oleh : Muhammad Hasannudin
Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik FISIP ULM

Berbagai permasalahan pada aspek administrasi publik yang muncul selama ini berkaitan dengan citra dan kinerja administrasi negara yang belum dapat memenuhi keinginan masyarakat banyak. Seperti di beberapa daerah di Indonesia, pelayanan publik di bidang jaminan sosial belum terlaksana secara merata.

Belakangan ini Sistem Jaminan Sosial Nasional menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, terkait tentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan langsung oleh Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin pada senin 5 Oktober 2020. Hingga dini hari, pro dan kontra dari pengesahan RUU tersebut masih terus berkembang. Dari media sosial hingga aksi unjuk rasa di wilayah tertentu, terjadi berbagai penolakan.

Beberapa poin-poin yang disahkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi permasalahan bagi rakyat Indonesia, salah satunya tentang beredarnya kabar bahwa Jaminan Sosial dan Kesejahteraan lainnya telah dihilangkan. Benarkah dihilangkan? tentu menarik untuk dibahas.

Jaminan Sosial Tetap Ada

Berita Lainnya

Menjadi Al Amin dan Ash-Shi-Siddiq

Internasionalisasi Layanan Kesehatan

1 dari 178

Faktanya, perhatian terhadap jaminan sosial tetap ada dalam BAB IV : Ketenagakerjaan, Pasal 89 tentang perubahan terhadap Pasal 18, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI 4456). Ketentuan pasal 18 mengalami sedikit perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut, jenis program jaminan sosial meliputi : a. Jaminan kesehatan; b. Jaminan kecelakaan kerja; c. Jaminan hari tua; d. Jaminan pensiun; e. Jaminan kematian; dan f. Jaminan kehilangan pekerjaan.

Program Jaminan Sosial ini dikelola oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan menambahkan program jaminan sosial baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan, program tersebut dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Seperti yang diberitakan Kompas.com (7/10/2020) bahwa rencana JKP tidak akan mengurangi pemberian manfaat lain, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini merupakan modifikasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sudah ada, dan dimungkinkan untuk membentuk badan administrasi baru berdasarkan dinamika pengembangan jaminan sosial.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah : a. Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; b. Bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial.

Meskipun telah ditetapkannya tentang Undang-Undang menyangkut Jaminan Sosial Nasional di Indonesia, tetapi masih banyak rakyat Indonesia yang belum merasakan kesejahteraan jaminan sosial karena program tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil secara merata. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan fungsi pelayanan mengakibatkan monopoli yang tak terkendali, dan belum adanya standar tolak ukur terhadap optimalisasi pelayanan publik oleh aparatur kepada masyarakat dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran kinerja pelayanannya. Dalam pelayanan yang berkualitas, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat tercapai apabila pelayanan yang diberikan memenuhi standar pelayanan yang telah ditentukan.

Untuk menutup tulisan penulis mengutip kembali ungkapan dari Djajendra mengenai pelayanan. “Pelayanan Publik Berkualitas Akan Muncul, Saat Nilai-Nilai Etika Ditegakkan Melalui Integritas, Untuk Memberikan Pelayanan Berkualitas Buat Keragaman Warga Negara Dalam Mendapatkan Kepuasan Dan Keadilan.”

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya