UU Ciptaker, Buah Penerapan Demokrasi-Sekuler

Oleh : Aghnia Yanisar
Aktivis Dakwah Banjarmasin

Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020 meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam proses pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi UU ini, terdapat beberapa fakta mulai dari 257 anggota DPR yang bolos saat pengesahan, hingga Partai Demokrat yang walk out dari Paripurna. Sebelumnya pada 12 Februari 2020, Pemerintah telah menyerahkan Surat Presiden, RUU Cipta Kerja, dan Naskah Akademik kepada DPR RI. Saat penyerahan, pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Selanjutnya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin. 257 Anggota DPR Bolos saat Pengesahan Omnibus Law. Sebanyak 257 orang anggota DPR RI tidak hadir dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020. Sementara yang hadir hanya 318 anggota DPR. Meski demikian, rapat paripurna tetap digelar. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin. Turut hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani serta dua pimpinan lainnya yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Rahmat Gobel. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah pengambilan keputusan tingkat II terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Saat RUU ini digagas sudah banyak menuai kontroversi, karena banyak yang percaya bahwa di UU ini dirancang semata-mata demi memanjakan pengusaha dan menguntungkan pengusaha saja. Terbukti banyak pasal yang memuluskan jalan pengusaha melakukan investasi padat modal di Indonesia.

Banyak pula pihak yang menilai aturan-aturan yang ada di dalamnya akan mengancam kepentingan rakyat banyak dalam jangka panjang mulai dari isu HAM, kerusakan lingkunga, jaminan produk halal, pertanahan, dan lain-lain. Ironisnya pemerintah justru menuding masyarakat yang melakukan protes karena termakan hoaks, bahkan menyebut aksi-aksi berbagai kalangan rakyat itu didalangi oleh pihak tertentu yang menghendaki kekacauan. Pemerintah rupanya sedang menelanjangi dirinya sendiri, mengingat hingga sekarang draf final UU yang katanya sudah disahkan ternyata belum juga disosialisasikan, bahkan beredar draf dengan versi halaman hingga muncul kecurigaan ini rentan dimasuki pasal siluman. Apalagi beredar pula penyataan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin yang mengaku dirinya belum membaca secara detail UU Cipta Kerja.

Sejak awal sudah jelas UU ini proinvestor, setidaknya hal ini tersirat dalam isi pidato presiden saat pelantikan masa jabatan keduanya pada Oktober 2019. Saat itu presiden menyebutkan soal 5 rencana kerja untuk mengejar visi Indonesia pada 2045, yakni bias keluar jebakan Negara berpenghasilan menengah dengan memprioritaskan investasu untuk penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Salah satu yang dilontarkan adalah pentingnya merevisi seluruh UU yang menghambat targer tersebut dengan menerbitkan UU Omnibus law dan penyederhanaan birokrasi. Pernyataan ini diperkuat Menteri Keuangan Sri Mulyani di acara Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia tahun 2020 di kantor BKPM pada Februari 2019, saat itu Sri Mulyani membeberkan beberapa hal yang akan dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi utnuk menarik minar para investor salah satunya melalui penerbitan UU Omnibus Law dan saat itu Sri Mulyani berusaha meyakinkan investor bahwa Omnibus Law bias meredam gejolak ekonomi global sekaligus menangkan keti
dakpastian ekonomi akibat pandemi.

Berita Lainnya
1 dari 180

Direktur Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianur Nico Demus menilai paket Omnibus Law memberi sentiment positif bagi investor asing, baik yang melakukan investasi di pasar saham maupun di sektor riil. Begitu pun analis Royal Investium Sekuritas Janson Nasrial menilai UU Cipta Keja bias berdampak positif bagi investasi jangka panjang di Indonesia. World Bank memandang Undang-Undang Cipta Kerja ini bias menjadi angina segar bagi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sejatinya selama negeri ini berkhidmat menerapkan system kapitalisme neoliberal, tak mungkin adda harapan bagi rakyat untuk meraih kesejahteraan apalagi mewujudkan keberkahan. System ini sudah cacat sejak awal. Selain tegak di atas kerakusan para pemilik modal, juga didukung kekuatan politik Negara-negara adidaya pengusung kapitalisme global yang harus untuk melakukan penjajahan. Tak bias dipungkiri ruwetnya kondisi ekonomi dunia, termasuk di Indonesia adalah dampak penjajahan politik dan ekonomi Negara-negara adidaya. Hal ini didukung keberadaan para pecundang yang rela menjadi atek penjajah dengan bayaran dengan bayaran proyek atau legitimasi kekuasaan.

Umat Islam-dan manusia secara keseluruhan-sesungguhnya hanya butuh sistem yang berkeadilan. Yang hanya mampu diwujudkan aturan Islam. Aturan Islam tegak di atas asas keyakinan bahwa manusia, kehidupan, dan alam semesta adalah ciptaan Allah SWT, Zat Yang Mahasempurna, Mahaadil, dan Maha Mengatur. At-aturan itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, meliputi hukum-hukum tentang ibadah, akhlak, muamalat dalam urusan ekonomi, politik, sosial, keuangan, dan lain-lain. Juga mengatur soal sanksi pelanggaran yang memberi jaminan tegaknya hukum-hukum tadi hingga tercapai tujuan kehidupan, yakni terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan diliputi keberkahan.

Aturan Islam menutup celah penjajahan, bahkan meski sekadar potensi ketergantungan kepada pihak asing. Haram bagi umat Islam hidup dalam cengkeraman kaum kafir apalagi terposisi sebagai negara jajahan. Dengan sistem ekonomi, moneter, dan politiknya yang kuat, umat Islam mampu tampil sebagai kekuatan global selama berabad-abad. Kesejahteraan yang diwujudkan tak hanya dirasakan umat Islam, tapi juga nonmuslim.

Pada masa Kekhalifahan, peradaban Islam di Semenanjung Arab memiliki dan menjaga kawasan konservasi yang disebut hima. Hima sebagai tempat untuk kehidupan binatang liar maupun tumbuh-tumbuhan. Agar sesuai dengan hukum Islam, sebuah hima harus memenuhi beberapa syarat yang telah dipraktikan Nabi dan para Khalifah. Pertama, harus berada di bawah perlindungan kekuasaan pemerintah Islam. Kedua, hima harus dikembangkan sesuai dengan jalan Allah SWT untuk kesejahteraan umat manusia. Ketiga, area yang dijadikan sebagai hima tidak boleh terlalu luas. Keempat, hima harus lebih menguntungkan bagi masyarakat dari pada merugikan mereka. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memerintahkan penjaga Rabadhah hima. Sang Amirul Mukminin berkata, “Bukalah tanganmu bagi orang-orang yang membutuhkan, dengarkanlah keluhan oran-orang yang tertindas, biarkanlah para gembala yang hidupnya tergantung kepada unta dan domba masuk ke dalam hima, dan tinggalkanlah ternak milik Ibn ‘Awf dan Ibn ‘Affan.” (doa orang kaya sahabat Nabi ). Mereka
memiliki banyak pohon kelapa sawit dan ladang jika ternak mereka membutuhkan makan. Tetapi jika ternak mereka kekurangan makan dan hampir mati, mereka bisa datang padaku. Namun lebih mudah bagiku menyediakan rumput bagi mereka dari pada menyediakan emas dan perak. Khalifah Umar juga mengatakan, “Semua properti milik Allah SWT. Dan semua makhluk di muka bumi ini tiada lain adalah hamba Allah. Jika bukan karena Allah, aku tidak akan melindungi tanah ini.”

Begitulah seharusnya seorang kepala negara, melindungi dan menjaga rakyat serta lingkungan. Tak berani berbuat sewenang-wenang karena Allah telah mengamanahkan mereka menjadi pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya