Paringin, KP – Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk memaksimalkan kembali kegiatan Posyandu di setiap desa dan pemberian tambahan susu dalam rangka mempercepat penurunan kasus gizi buruk pada anak atau stunting. Hal tersebut disampaikannya pada kunjungan kerja di kabupaten Balangan, dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Kedatangan Wagub Kalsel H Muhidin disambut langsung oleh Bupati Balangan H Abdul Hadi dan beberapa Kepala OPD Lingkup Pemkab setempat di Ruang kerja Bupati, Selasa (14/06/2022) kemarin.
Menurut dia, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di desa-desa maupun di tingkat RT menjadi bagian penting dalam merekam secara periodik tingkat kesehatan balita dari waktu ke waktu.
“Program Posyandu memang penting. Sebab, untuk mengetahui secara detail persoalan yang dialami balita, maka perlu dipantau terus menerus melalui kegiatan dan program Posyandu. Termasuk jika ditemukan balita stunting dapat ditangani lebih cepat,” ujar Muhidin dalam keterangan resminya.
Dia mengatakan Posyandu sebagai struktur terkecil dan terdepan dari pelayanan kesehatan dari pemerintah, maka harus bisa menjangkau masyarakat secara langsung, termasuk mampu memberdayakan para ibu untuk memperhatikan kesehatan anak dan pola konsumsi keluarga, termasuk pelayanan timbang berat badan, konsultasi kesehatan serta pemberian makanan tambahan (PMT).
“Posyandu menjadi pelayanan terdepan untuk mendeteksi dini, terkait pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita yang dilakukan secara rutin, sehingga bila ada masalah pada pertumbuhan anak di usia 0-23 bulan dapat segera terdeteksi,” imbuhnya.
Kemudian dia juga menyarankan terkait pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil perlu bantuan minuman atau susu tambahan bagi balita 6 bulan keatas agar pertumbuhan anak bisa lebih baik.
Sementara itu, Bupati Balangan H Abdul Hadi menyampaikan, berdasarkan data Ektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) angka stunting mencapai 25 persen, namun di awal tahun 2022 sudah diangka 17,9 persen. Ini tentunya perlu terus diupayakan untuk menurunkan angka stunting tersebut.
“Keberhasilan ini berkat kerjasama yang melibatkan seluruh stakeholder dalam menyukseskan program ini, dari tingkat pemerintahan kabupaten hingga pemerintahan desa serta pihak swasta. Bahkan kita sudah memasukkan program penanganan stunting ini dalam RPJMD Balangan tahun 2023,” pungkasnya. (rel/K-6)
