BPKAD Bantah Pernyataan Lutfi Saifuddin
APBD Perubahan Alokasikan Anggaran Pendidikan 20,26 Persen

Banjarbaru Kalimantanpost.com – Sebelumnya Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM. Lutfi Saifuddin menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 cacat hukum. Disebutnya Hal itu dikarenakan APBD Perubahan 2023 tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023, terutama yang menyangkut anggaran pendidikan.

Menanggapi hal tersebut secara tegas Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badana Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Subhan Nur Yaumil, membantahnya. Menurutnya Perubahan APBD 2023 sudah mengacu semua ketentuan yang berlaku.

“Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidkan dalam Ranperda Provinsi Kalimantan Selatan tentang perubahan APBD TA.2023 sudah memenuhi amanah mandatory Budget sekurang-kurangnya 20 % dari total belanja daerah. Di mana dalam ranperda tersebut Pemprov Kalsel sudah mengalokasikan fungsi pendidikan sebesar 20,26 persen,” tegas Subhah, Kamis (19/10).

Ia menjelaskan, pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207/pmk.07/2020 menyatakan bahwa alokasi belanja pendidikan meliputi belanja pada organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan dan belanja di luar organsiasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan yang menghasilkan keluaran menunjang pendidikan.

Berita Lainnya
1 dari 3,073

Ia menyadari pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kuranyna 20 % dari total belanja daerah dalam APBD.

“Hasil konsultasi dengan direktorat jendaral bina keuangan daerah Kemendagri tanggal 11 September 2023 yang dilaksanakan kepala bidang perencanaan anggaran daerah BPKAD Prov Kalsel menegaskan bahwa perhitungan fungsi pendidikan meliputi urusan bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaaan dan olahraga, dan belanja di luar urusan pendidiakn/urusan kebudayaan/urusan perpustakaan dan urusan kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam permendagri 84 tahun 2022,” bebernya.

Secara sederhana anggaran pendidikan tidak hanya dihitung anggaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) semata, namun juga meliputi Dinas Perpustakaan dan Kerasipan serta Dinas Pemuda dan Olahraga.

Karena itu, lanjut Subhan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1-4151 tahun 2023 tanggal 16 oktober 2023 tentang evaluasi ranperda Prov Kalsel tentang perubahan APBD TA.2023 dan Ranpergub Prov Kalsel tentang penjabaran perubahan APBD TA.2023 bahwa jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidkan sudah memenuhi amanah mandatory Budget sekurang-kurangnya 20 % dari total belanja daerah.

“Secara proses Perubahan APBD Prov. Kalsel sudah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang diamantkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 dan sudah mengakomodir fungsi pendidikan sebesar 20.26 persen dari yang diamantkan sekurang-kurangnya 20 %,” ujarnya.(mns/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya