oleh: Nor Hasanah SAg MIKom
Pustakawati UIN Antasari Banjarmasin
SETIAP 7 Juli, Indonesia memperingati Hari Pustakawan sebagai bentuk penghargaan terhadap peran strategis profesi ini dalam membangun budaya literasi, memperluas akses informasi, serta mendukung transformasi digital perpustakaan. Penetapan 7 Juli sebagai Hari Pustakawan Indonesia dilakukan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 81/M/2025, bertepatan dengan momen bersejarah pembentukan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) pada Kongres Pustakawan pertama di Ciawi, Bogor, 1973.
Namun, peringatan tahun ini hadir di tengah ironi yang mengkhawatirkan: di saat pustakawan berjuang mencerdaskan bangsa, anak-anak kita justru semakin jauh dari buku dan semakin dekat dengan kecerdasan buatan. Bukan sekadar perubahan kebiasaan, ini adalah kiamat literasi yang mengancam masa depan peradaban bangsa.
Data yang Tak Bisa Dibantah
Angka-angka berbicara dengan keras. Berdasarkan survei Perpustakaan Nasional yang diolah Badan Pusat Statistik, indeks kegemaran membaca masyarakat turun drastis dari 72,44 pada 2024 menjadi 54,80 pada 2025 . Penurunan hampir 18 poin dalam setahun—sebuah angka yang seharusnya membuat kita bergidik dan bertanya: apa yang salah dengan ekosistem literasi kita?
World Population Review 2025 melaporkan rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 129 jam per tahun. Bandingkan dengan India yang mencapai 352 jam per tahun dan Amerika Serikat 357 jam per tahun. Kita membaca kurang dari separuh waktu mereka—bahkan lebih rendah dari Thailand (258 jam) dan Vietnam (240 jam). Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat baca versi UNESCO. Ironisnya, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang menjadi target pencapaian justru masih jauh dari harapan.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemampuan inferensial—kecakapan kognitif untuk menarik kesimpulan, membuat prediksi, atau menginterpretasikan makna—siswa hanya mencapai 43,21 persen. Kemampuan mengevaluasi dan mengapresiasi teks baru 45,32 persen. Artinya, lebih dari separuh siswa kita tidak mampu berpikir kritis terhadap apa yang mereka baca. Mereka bisa membaca kata-kata, tetapi gagal menangkap makna di baliknya.
Data dari Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 juga mengonfirmasi keprihatinan ini. Skor literasi membaca Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD, dengan lebih dari 50 persen siswa berada pada level 1 atau di bawahnya—artinya mereka hanya mampu memahami teks sederhana dan tidak bisa menarik kesimpulan dari bacaan yang lebih kompleks . Ini bukan sekadar masalah angka; ini adalah krisis kemampuan berpikir yang akan berdampak pada daya saing bangsa di masa depan.
AI: Jalan Pintas yang Bisa Menyesatkan
Di sinilah peran AI menjadi problematik. Penelitian akademik terbaru mengungkapkan bahwa siswa yang sering menggunakan ChatGPT cenderung hanya membaca ringkasan tanpa menggali lebih dalam materi secara utuh, yang melemahkan daya kritis mereka. Dengan AI, apapun yang mereka tanyakan jawabannya langsung keluar tanpa harus susah payah membaca referensi terlebih dahulu.
Kemudahan ini bukanlah anugerah, melainkan kutukan terselubung. Anak-anak kita kehilangan proses berpikir yang seharusnya terbentuk melalui interaksi intensif dengan teks. Mereka menerima informasi instan tanpa melalui proses analisis, tanpa mempertanyakan kebenaran, tanpa menggali konteks. Literasi kritis yang seharusnya menjadi fondasi kecerdasan bangsa, perlahan-lahan luntur.
Profesor Psikologi dari University of Pennsylvania, David C. Funder, mengingatkan bahwa kebiasaan mendapatkan jawaban instan dari AI dapat mengancam kemampuan berpikir mandiri dan memecahkan masalah. Anak-anak yang terbiasa dengan jawaban instan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan daya tahan kognitif—kemampuan untuk tetap bertahan dalam proses berpikir yang panjang dan kompleks. Akibatnya, ketika mereka menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh AI, mereka akan mudah menyerah.
Lebih mengkhawatirkan lagi, studi yang dilakukan oleh Stanford University menemukan bahwa AI generatif seperti ChatGPT dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tetapi sepenuhnya salah—yang disebut hallucination atau halusinasi AI. Tanpa kemampuan literasi kritis yang memadai, anak-anak kita akan menerima informasi palsu sebagai kebenaran. Mereka menjadi generasi yang mudah dibodohi oleh teknologi yang seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengganti akal sehat.
Ironi di Balik Peringatan Hari Pustakawan
Di tengah krisis ini, Hari Pustakawan 7 Juli seharusnya menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran pustakawan sebagai garda terdepan literasi. Pustakawan bukan sekadar penjaga buku, melainkan “kurator informasi, penjamin akses sumber tepercaya, serta pendidik literasi informasi dan digital”. Mereka adalah navigator yang seharusnya memandu generasi muda menavigasi lautan informasi—baik dari buku maupun dari dunia digital.
Kepala Perpustakaan Nasional, E Aminudin Aziz, menegaskan bahwa pustakawan sejatinya adalah “pewaris khazanah peradaban dan fasilitator masa depan”. Di tengah derasnya arus AI, pustakawan harus bertransformasi menjadi fasilitator yang membantu pengguna menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis. Mereka adalah mitra belajar yang memastikan informasi yang diakses akurat, kontekstual, etis, dan bermakna.
Namun, ironi kedua muncul: pustakawan sendiri terpinggirkan. Hanya 5,44 persen perpustakaan umum yang telah terakreditasi . Dari 54.344 perpustakaan umum, baru 2.961 yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Bagaimana mungkin pustakawan bisa berperan maksimal jika infrastruktur pendukungnya begitu minim? Survei yang digelar Tim Jurnalisme Data Harian Kompas pada Agustus 2025 terhadap 616 responden pustakawan mengungkapkan bahwa lebih dari separuh pustakawan (53,9 persen) bergaji di bawah Rp 3 juta per bulan—di bawah rata-rata Upah Minimum Provinsi nasional . Bahkan, 41,7 persen di antaranya hanya menerima gaji di bawah Rp 2 juta. Mereka yang bertugas menjaga literasi bangsa justru hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ekonomi.
Di tingkat nasional, satu pustakawan menangani rata-rata 38 perpustakaan. Di Papua Barat, angkanya bahkan mencapai 177 perpustakaan per satu pustakawan. Bagaimana mungkin tugas mulia mengelola informasi dan mencerdaskan bangsa bisa dijalankan dengan sumber daya manusia yang demikian terbatas dan kesejahteraan yang demikian minim?
Selamatkan Literasi, Selamatkan Bangsa
Hari Pustakawan 7 Juli seharusnya menjadi momentum untuk menyadarkan kita semua: kiamat literasi bukanlah hiperbola, melainkan ancaman nyata. Ketika anak-anak lebih percaya pada jawaban instan AI daripada buku yang membutuhkan proses berpikir, kita kehilangan generasi kritis. Ketika kemampuan inferensial siswa hanya 43 persen, kita kehilangan generasi yang mampu menganalisis dan memecahkan masalah.
Pustakawan adalah ujung tombak penyelamatan. Mereka adalah “pewaris khazanah peradaban dan fasilitator masa depan”. Namun, mereka tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah harus berani merevisi regulasi yang menempatkan pustakawan sebagai tenaga kependidikan kelas dua. Pengupahan yang layak, jenjang karier yang jelas, dan peningkatan jumlah pustakawan adalah keniscayaan. Perpustakaan harus diakreditasi dan dianggarkan secara memadai. Masyarakat harus mengubah cara pandang: perpustakaan bukan gudang buku, melainkan pusat pengetahuan dan inovasi.
Sudah saatnya kita tidak hanya memperingati Hari Pustakawan dengan seremoni, tetapi dengan tindakan nyata. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa yang kehilangan kemampuan membaca secara kritis adalah bangsa yang kehilangan masa depannya. Dan ketika AI sudah bisa “berpikir” untuk kita, yang tersisa hanyalah bangsa yang pasif menerima—bukan bangsa yang aktif mencipta. Selamatkan literasi, selamatkan Indonesia.
