Di Balik Janji Manis Tunjangan Rakyat Selama Wabah Corona

Oleh : Mu’minah
Pemerhati Anak dan Perempuan

Virus Corona atau yang dikenal juga dengan virus Covid-19 yang berasal dari Kota Wuhan, salah satu dari kota yang ada di Tiongkok, negeri tirai bambu tersebut telah menggemparkan seluruh dunia. Selain tergolong sebagai virus baru yang belum ada vaksin maupun obatnya, virus baru ini juga menyebar begitu cepat melalui kontak fisik dan droplet yang menempel pada benda–benda umum di sekitar masyarakat seperti gagang pintu, kursi umum, dan lain sebagainya. Hal lain yang menggemparkan dunia ialah selain jumlah korban yang terus bertambah, virus ini bahkan bisa menyebabkan kematian, dikarenakan virus inimenyerangpadasistempernafasanmanusia.

Selain merebaknya virus Corona di tempat asalnya muncul, yaitu Tiongkok, kinibahkan virus corona telahmerebakkeberbagaibelahan bumi lainnya, seperti Amerika Serikat, Italia, Israel, Jepang, Korea Selatan, hingga ke negeri kita, Indonesia. Para kepala negara di setiap negara tersebut telah dengan sangat tanggap dan cepat untuk mengatasi merebaknya virus baru Corona ini. Kepala Negara Tiongkok telah menggelontorkan dana sebesar ribuan triliun dolar untuk menghentikan penyebaran virus Corona danmenyelamatkan para korban dari virus tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh kepala negara lainnya demi menyelamatkan masyarakatnya, mereka tidak tanggung–tanggung dalam menggelontorkan banyak dana untuk menghadapi virus Corona ini.

Namun sayang, apa yang dilakukan oleh kepala negara di berbagai belahan bumi tersebut berbeda dengan pemerintahan di Indonesia. Selain respon yang lambat saat munculnya berita terkait virus corona yang melandakota Wuhan di Tiongkok, hingga sampai di tutup–tutupinya korban yang telah positif mengidap penyakit dari virus Corona. Saat pemerintah memberanikan diri untuk angkat bicara terkait korban yang telah positif mengidap virus corona pun, penanganan pemerintah terhadap virus baru ini pun seperti nampak tidak ada. Hal ini bisa dilihat dari bebasnya akses bandara dan pelabuhan oleh semua orang bahkan warga Negara asing (WNA) yang berasal dari Tiongkok.

Selain itu, pemerintah bahkan tidak berani untuk melaksanakan dan menetapkan lockdown untuk menanggulangi penyebaran virus Corona ini. Kebijakan lockdown akan membuat banyak pengeluaran dari Negara untuk menyuplai kebutuhan setiap masyarakat. Pemerintah dengan sangat jelas mengatakan bahwa tidak memiliki dana untuk melaksanakan lockdown hingga bahkan dengan sangat ‘memalukan’ terang–terangan membuka rekening donasi penanggualangan virus Corona, meminta bantuan dari rakyat yang sebenarnya tidak tepat sasaran dikarenakan banyaknya rakyat Indonesia yang tingkat ekonominya menengah ke bawah.

Hal lain yang mencengangkan adalah pemerintah nampak menganggap remeh atau mungkin tidak peduli dengan nasib rakyatnya. Pemerintah dengan tegas menyatakan tidak memiliki cukup dana untuk penanggulangan virus Corona melalui penyampaian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun anehnya, proyek pemindahan ibukota negara Indonesia dari Kota Jakarta ke daerah Kalimantan Timur masih terus berjalan. Padahal jika memang pemerintah mencintai rakyatnya dan benar–benar bertanggungjawab, maka tentulah proyek pemindahan ibukota akan ditunda terlebih dahulu dan menggunakan dana yang untuk hal yang lebih utama, yaitu penanggulangan merebaknya virus Corona di Indonesia.

Pemerintah Indonesia tidak berani menetapkan kebijakan lockdown seperti halnya kebijakan kepala negara lain, pemerintah Indonesia justru hanya menghimbau kepada rakyatnya agar tetap diam berada di rumah selama beberapa waktu dan bertahan hidup menggunakan uang pribadi rakyat masing–masing, atau istilah lainnya disebut sebagai karantina wilayah. Sebuahhimbauan yang sangat nampak bahwa pemerintah abai terhadap rakyatnya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah namun tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat, hal ini justru akan membuat masyarakat mati kelaparan di dalam rumah mereka masing–masing.

Setelah semakin merebaknya virus Corona dan semakin banyaknya korban yang berjatuhan dan meninggal dunia, serta semakin derasnya desakan dari rakyat kepada pemerintah untuk menopang ekonomi rakyat, akhirnya Presiden Jokowi pun mengeluarkan beberapa kebijakan, seperti relaksasi kredit rakyat selama 1 tahun, penambahan jumlah tunjangan PKH bansos sembako sebesar Rp50.000/bulan, bantuan selama tiga bulan untuk korban PHK dan penerima kartu prakerja, dan pengurangan PPH untuk pekerja bergaji besar.

Berita Lainnya
1 dari 155
Loading...

“Pemerintah menyiapkan skema bagi mereka yang ter-PHK yaitu melalui pembiayaan dari BP Jamsostek,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso kepada media, selasa (24/3).

Sesaat kita merasa pemerintah akhirnya bergerak untuk menyelamatkan rakyatnya, namun ternyata tidak. Hakikatnya insentif yang diberikan tidak terlalu mendongkrak ekonomi rakyat apalagi mengatasi dampak wabah virus Corona secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan program yang ada tersebut hanya untuk sebagian kecil rakyat Indonesia yang menjadi sasaran. Selain itu pula kebijakan tersebut memiliki prasyarat yang berbelit–belit di tengah gentingnya wabah virus Corona yang ada sehingga membuat masyarakat menjadi malas untuk mengurus segala berkas yang diperlukan untuk mendapatkan insentif tersebut.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah ini belum mendapatkan dukungan penuh dari pihak lain seperti perbankan. Kebijakan ini justru akan membuat program tambal sulam. Ini menjadi gambaran bahwa pemerintah hanyalah ingin melakukan pencitraaan seolah–olah bertanggungjawab terhadap rakyatnya, padahal tidaklah demikian, tidak ada solusi yang benar–benar sesuai dengan bencana yang terjadi saat ini.

Dengan kata lain juga dapat dikatakan bahwasanya kebijakan rezim yang ada sekarang ini bukan mengutamakan kepentingan rakyatnya, melainkan hanya mementingkan eksistensinya sebagai penguasa dengan cara memberikan pencitraan demi pencitraan yang terkesan baik di tengah masyarakat untuk mempertahankan kursi kekuasaan. Padahal sejatinya mereka hanya takut digulingkan.

Berbeda halnya jika kita melihat bagaimana solusi yang diberikan dari sisi kata mata Islam. Sistem Islam sudah terbukti mampu menyejahterakan rakyatnya tercatat selama kurang lebih 1300 tahun lamanya.

Sistem Islam mengatur ketika ada rakyat yang masih kekurangan atau miskin maka tanggungjawab itu akan menjadi tanggungjawab sosial. Artinya keluarga dan tetangga akan turut serta dalam membantu mereka yang masih dalam kekurangan dengan berbagai macam aturan Islam seperti zakat, sedekah dan lainnya.

Sistem Islam melalui khalifah akan mengayomi serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Khalifahlah yang akan menerapkan syariah Islam terutama dalam pengaturan urusan masyarakat, contohnya sistem ekonomi.

Dalam sistem ekonomi Islam ada yang namanya kepemilikan individu, umum dan negara yang semunya diatur sedemikian rupa untuk kemakmuran rakyat.

Pengaturan tersebut kemudian akan masuk dalam Baitul Mal yang menjadi pusat kekayaan pemerintahan Islam. Arahnya adalah untuk menjamin kehidupan individu rakyat agar benar-benar mendapatkan sandang, pangan dan papan secara terkelola. Wallahu‘alam bisshawab.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya