Isolasi Setengah Hati, Akankah Jadi Solusi?

Oleh : Pahriati, S.Si
Guru di Tabalong

Kehadiran Corona (Covid-19) telah menggemparkan dunia. Sejak 11/03/2020, WHO telah menetapkannya sebagai pandemi. Menurut data penghitungan Johns Hopkins University, di seluruh dunia tercatat 1,9 juta kasus, dengan kematian sebanyak 119.730. Kasus ini telah menyebar hingga 210 negara. (m.detik.com, 14/04/2020)

Adapun di Indonesia per 14/04/2020, kasus positif 4.839 orang dengan kematian mencapai 459 orang. Berdasarkan data tersebut, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kematian tertinggi di dunia, yakni di atas 9 persen.

Lebih menyedihkan lagi, sekitar 10 persen di antaranya yang menjadi korban merupakan tenaga medis. Setidaknya ada 32 dokter dan 12 perawat di Indonesia, gugur saat bertugas akibat terinfeksi Covid-19. (Katadata.com, 10/04/2020)

Baru sebulan pertama, kasus di Indonesia telah menembus angka 3 ribu. Data itupun masih diragukan keakuratannya. Banyak pihak menilai kasus ini laksana fenomena gunung es, jumlah sebenarnya jauh lebih besar daripada yang terlaporkan. Dikhawatirkan ini bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja.

Kita menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang terkesan lamban dalam bertindak. Di awal ketika Covid-19 mulai merebak, pemerintah Indonesia nampak menyepelekannya. Bahkan membuatnya sebagai lelucon.

Di saat negara lain mulai membatasi akses masuk warga asing, Indonesia justru membuka pintu dengan lebar, termasuk dari negara yang terpapar virus. Akibatnya, setelah virus itu benar-benar masuk dan merebak. Negara gelagapan. Tak ada persiapan. Lantas mengambil langkah yang tak jelas strateginya. Bahkan antar menteri dan staf kepresidenan pun kebijakannya saling tumpang tindih.

Di awal, hanya ada himbauan social distancing (jaga jarak) dan jaga kebersihan. Tapi itu tak bisa menekan wabah. Lantas ada wacana darurat sipil. Namun karena menuai kritik, maka ditetapkanlah darurat kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Permintaan daerah untuk karantina wilayah tak disetujui oleh pusat dengan berbagai alasan. Padahal menurut para ahli, untuk menanggulangi wabah ini, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, perlunya pemeriksaan/tes terhadap orang-orang yang kemungkinan terpapar virus. Kedua, karantina/pemisahan orang yang terinfeksi atau terduga terinfeksi dengan orang yang sehat.

Namun keduanya belum optimal dilakukan. Peralatan dan perlengkapan yang minim menjadikan tes massal menjadi terkendala. Begitu juga dengan karantina atau isolasi, masih dilakukan setengah hati. Antar daerah tidak bersinergi. Masing-masing berjalan sendiri.

Berita Lainnya

Lunaknya Sikap KPI Terhadap Pelaku Asusila

1 dari 326

Andai dari awal negara sudah menutup akses manusia dari negara yang terwabah, atau menutup daerah tertentu di Jakarta yang sudah terpapar virus, maka tak perlu dilakukan karantina total. Cukup karantina di daerah tersebut saja.

Tapi itu sudah terlambat. Masalahnya sekarang, pasien dalam pengawasan (PDP) sudah tersebar, orang dalam pemantauan (ODP) pun berkeliaran. Ketidaktegasan pemerintah pusat itu diperparah dengan sikap masyarakat yang juga tidak disiplin. Minimnya informasi dan edukasi membuat sikap abai akan potensi bahaya. Mereka yang semestinya dikarantina tak sadar diri, tetap berinteraksi dengan orang sehat.Jadilah wabah semakin meluas.

Maka mau tak mau, untuk mengakhiri wabah ini, harus dilakukan karantina wilayah (lockdown) secara total. Serentak di semua daerah. Dikomando oleh negara. Memang, ini pasti akan berefek terhadap perekonomian. Namun urusan nyawa rakyat harus lebih diutamakan.

Lalu bagaimana dengan nasib pekerja harian? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan diri dan keluarga? Di sinilah tanggungjawab negara untuk mengurus mereka.

Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 tahun 2018, sebenarnya telah dijelaskan bahwa negara wajib menyediakan kebutuhan masyarakat dan hewan ternak selama masa karantina. Namun sayang, opsi ini tak mau diambil. Pemerintah lebih memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan inipun masih kacau.

Dalam PSBB, masyarakat tidak sepenuhnya dilarang keluar, hanya dibatasi. Masyarakat tetap diizinkan keluar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebenarnya mirip dengan himbauan sebelumnya, hanya lebih diperketat. Meskipun Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB tidak mengatur sanksi, namun itu memungkinkan kepolisian melakukan penindakan yang bisa berujung pada pemberian sanksi denda atau pidana. Jadi dalam PSBB, pemerintah dapat bertindak tegas, tapi tidak punya kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jika demikian, mungkinkah PSBB berjalan efektif dan berhasil menghadang wabah?

Berkaca dari yang sebelumnya, di Banjarmasin misalnya, meskipun Polri telah mengeluarkan maklumat larangan berkumpul dan himbauan menjaga jarak, namun nyatanya masih banyak ditemui tempat usaha ramai dikunjungi warga.Selain karena kurangnya kesadaran, alasan ekonomi menjadikan masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa. Di sisi lain,Plt Kepala Satuan Pol PP Kota Banjarmasin mengakui pengawasan di lapangan memang dirasakan belumlah maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan personil yang bertugas. (Kalimantan post, 11/04/2020)

Itu baru dari sisi pencegahan. Belum lagi dari sisi penanganan pasien. Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan yang dimiliki Indonesia sungguh sangat memprihatikan. Jika semua itu tak segera dibenahi, maka kita harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Tentu kita tak menginginkannya. Untuk itu, harus ada upaya perubahan.

Cobalah tengok bagaimana Islam menyelesaikan masalah wabah. Di masa Khalifah Umar RA pernah terjadi tha’un (wabah ganas mematikan) di daerah Palestina.Beliau melarang orang masuk ke sana, dan melarang orang yang di dalamuntuk keluar. Itulah bentuk karantina wilayah.

Namun, Negara tidak lepas tangan, tetap menyiapkan segala kebutuhan orang-orang yang dikarantina. Jugahal-hal terkait pengobatan. Dananya diambil dari kas negara, di mana salah satu sumber utamanya adalah dari pengelolaan sumber daya alam. Dengan mekanisme itu, wabah cepat berlalu. Korbannya juga bisa ditekan.

Semestinya, itu bisa menjadi panduan untuk menghadapi wabah. Semoga dengan ikhtiar yang maksimal disertai dengan doa dan ketundukan diri pada Allah, wabah ini bisa segera teratasi.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya