Mantan Kepala BPN Merasa Aneh Kalau Kades tidak Mengetahui

KP/HG Hidayat
DIAMBIL SUMPAH – Rio Sumardi salah satu saksi dalam perkara M Rusli ketika diambil sumpahnya sebelum menjadi saksi

Berita Lainnya
1 dari 941

Banjarmasin, KP – Mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rio Sumardi, merasa aneh kalau para kepala desa tidak mengetahui kalau diwilayahnya diselenggarakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (dulu disebut dengan Prona.red)
Sebab sebelum melaksanakan program tersebut selalu dilakukan sosialisasi dan seingat saya juga dilakukan di tiga desa yang dijadikan obyek terdakwa,’’ kata Rio yang kini sudah purna tugas, menjelaskan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Selasa (29/9/2020) sebagai saksi dengan terdakwa M Rusli yang didakwa melakukan pungutan liar. Saksi juga mengatakan untuk melaksanakan PTSL tersebut semuanya di tanggung oleh negara, kecuali pra PTSL untuk Kalsel nilai Rp200.000,-yang dbayar oleh yang bersangkutan. Dana tersebut antara lain untuk membuat surat surat dokumen juga adanya patok tata batas belum lagi adanya fatwa waris atau balik nama yang menjadi tanggungan pemilik lahan. Kalau sudah sampai dengan pengurusan fatwa maka biaya makin membengkak.’’katanya.
Ia juga menyebutkan untuk pengurusan PTSL ini tidak bisa dilakukan sendiri sendiri tetapi melalui kelompok masyarakat yang di fasilitasi oleh kepala desa setempat.
Sidang pengadilan tersebut majelis hakim dipimpin hakim Daru Wastika yang didampingi hakim A Fauzi dan A Gawe, yang berjalan secara virtual, yang kadang kadang audio terdakwa yang ada di Kandangan terputus putus.
Terdakwa adalah salah seorang guru disalah satu sekolah Ibtidayah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan.
Dalam dakwan Rusli disebutkan telah menarik biaya pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang notabene gratis alias tidak dipungut bayaran sebab ditanggung pemerintah. Perbuatan M Rusli dilakukan sejak tahun 2016. Masing-masing pada pemilik sertifikat, M Rusli meminta bayaran sebesar Rp500 hingga Rp600 ribu.
Sedikitnya dari barang bukti, M Rusli telah mengumpulkan uang dari PTSL tahun 2020 ini sebesar Rp29.600.000.
Perbuatan itu menurut jaksa dalam berkasnya bertentangan dengan pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya pengurusan PTSL berasal dari pemerintah dan tidak dipungut bayaran.
Pungutan yang dilakukan M Rusli masih dalam berkas jaksa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri.
Atas perbuatan tersebut JPU mematok pasal 12 huruf e dan pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi. (hid/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya