Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
OPINI PUBLIK

Menolak Lupa

×

Menolak Lupa

Sebarkan artikel ini

Oleh : Ahmad Barjie B
Pemerhati Sosial Budaya

Forum Sineas Banua bekerjasama dengan Sekolah Rakyat Kalsel dan Majelis Film Banjarmasin Jumat (24/5) malam lalu mengadakan refleksi peristiwa Jumat Kelabu 23 Mei 1997, di Jalan Pramuka, Kompleks Perumahan DPRD No. 1 Banjarmasin, dihadiri ratusan orang. Kesempatan itu juga digelar film Almanak karya siswa SMKN 2 Banjarmasin dan film cuplikan Jumat Kelabu karya PCC Banjarmasin. Dalam film ini dikemukakan kesaksian dari orang-orang yang mengetahui dari dekat, seperti wartawan Wildan Tarmuzi, Budi Kurniawan, Ichal Iloenk, Tajudin Noor Ghani, dari keluarga korban dan banyak lagi.

Penulis diminta menjadi narasumber dalam refleksi ini, bersama Munir Shadikin, Maulidin Rahman dan Maudya Pramitha. Kegiatan ini diadakan oleh anak-anak muda dan mahasiswa yang rata-rata belum lahir atau masih sangat kecil ketika peristiwa itu terjadi. Sementara kalangan dewasa dan orang-orang tua yang mengetahui dan mengalami peristiwa itu, setahu penulis, tidak ada menggelar kegiatan semacam itu. Bahkan beberapa kegiatan mengumpul orang banyak yang digelar pada sekitar 23 Mei juga tidak sama sekali menyinggung peristiwa besar dan pahit tersebut, meskipun sekadar mengirim doa untuk para korban. Padahal mengirim doa untuk mereka sangat penting sebagai bukti empati, dan itu sangat dianjurkan dalam agama.

Mau Melupakan

Kita seolah ingin melupakan dan mengubur peritiwa itu dan tidak mau menyinggungnya sama sekali, karena tidak ingin peristiwa dan trauma itu terulang kembali. Kita seolah ingin menganggapnya sebagai takdir yang harus diterima dengan lapang dada dan dijadikan pelajaran bagi semua pihak.

Peristiwa itu tidak pernah mau dan mampu diungkap secara transparan dan tuntas, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, LSM maupun lembaga independen, sehingga masalahnya menjadi gelap. Apa yang menyebabkan peristiwa itu, berapa korban pastinya, di mana mereka, dan seterusnya. Yang bisa dilakukan paling-paling menyebut jumlah kebakaran dan kerusakan, misalnya terbukarnya Mitra Plaza, Junjung Buih dan beberapa supermarket, 21 mobil, 60 sepeda motor, 130 buah rumah, 2 gereja, kerusakan pada gedung PLN, Kanwil Depsos, Kantor PDAM, Pegadaian, BDN, BRI, Bank Lippo, Bank Danamon, Hotel Barito, Hotel Arum dan lain-lain. Koran tewas diperkirakan 300-an orang, terdeteksi 123 orang yang kemudian dikuburkan di Landasan Ulin km 22, 197 orang hilang dan sebagainya. Itu sepanjang yang terdeteksi di permukaan.

Baca Juga:  Pemberlakuan Hukuman Mati dalam Perspektif HAM di Indonesia

Sebenarnya agar peristiwa pahit dan getir itu tidak terulang, bukannya dengan mengubur sama sekali. Peribahasa Perancis berbunyi, “le histoire se repete” (sejarah pasti berulang), apabila penyebabnya tidak dihilangkan. Sekarang ini ada kecenderungan, hal-hal yang dulu menjadi penyebabnya, kembali dipraktikkan, bahkan lebih massif dan terbuka.

Fakta dan Opini

Apa yang dulu menjadi penyebabnya, memang masih gelap, karena tidak pernah diteliti secara benar oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan independen. Karena itu orang hanya berasumsi dan berteori, sehingga kemungkinan benar kemungkinan keliru, tapi harus dijadikan renungan.

MP Lambut mengatakan, peristiwa itu bukanlah sifat asli orang Banjar, karena orang Banjar terkenal ramah-tamah, toleran, sabar, kada mau barurusak dan merugikan orang lain. Ini benar saja, tapi dalam peristiwa itu kita tidak bisa lagi membedakan mana orang Banjar dan mana orang dari suku lain. Dan dalam teori Sosiologi, biasanya satu massa dalam jumlah sangat besar seperti itu, orang sudah kehilangan akal sehat dan kalap. Dalam peristiwa itu orang membakar dan merusak seolah merasa puas. Tanpa memikirkan akibatnya bagi orang lain, bahkan dirinya sendiri.

Baharuddin Lopa menyatakan, peristiwa itu terjadi karena pengerahan massa kampanye tidak dikendalikan oleh pimpinan partai politik. Massa yang eforia bergerak sebelum waktunya, sebelum ibadah Jumat hari itu benar-benar selesai. Akibatnya banyak yang marah, dan kemarahan massa itu semakin bertambah, karena diduga ada massa dari luar dalam jumlah besar. Pelajaran ke depan, apabila suatu kampanye akbar mau digelar, pimpinan partai dan petugas di lapangan benar-benar all-out mengerahkan massa dan aparat keamanan dalam jumlah memadai harus siap di lapangan. Ketika peristiwa itu terjadi aparat sampai kewalahan karena terdesak massa, sampai kemudian keadaan terkendali.

Baca Juga:  Fakta Dibalik Pendaftaran Bacaleg

Ketika itu partai yang berkuasa cenderung terlalu mendominasi dengan menggunakan dan memanfaatkan aparatur negara, dana dan fasilitas negara untuk keuntungan pihaknya. Pelajaran yang biasa diambil, dana dan fasilitas negara hendaknya tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik, karena itu semua adalah hak rakyat, bukan untuk kepentingan dan kelanggengan kekuasaan.

Ketika itu pemimpin agama dan pemuka masyarakat tidak ada yang mau dan berani turun ke lapangan untuk menenangkan massa, dengan alasan yang mengamuk bukan jemaah atau pengikutnya. Ini menunjukkan bahwa pemimpin agama ketika itu kurang kharismatik, kurang berakar, kurang berwibawa dan tidak berani berhadapan dengan massa. Seandainya dicoba mungkin ada gunanya. Dalam sebuah kerusuhan di Deli Timor Timur sebelum merdeka, Uskup Belo turun ke lapangan menenangkan massa yang sedang amuk, dan cukup berhasil. Kira-kira umat tidak akan menyakiti pemimpinnya. Ketika itu seolah massa tidak punya pemimpin. Padahal beberapa demo besar di Jakarta massa cukup terkendali karena ada ulama yang memimpinnya. Jumlah massa tentu jauh lebih banyak daripada yang di Banjarmasin.

Peristiwa itu diduga karena merajalelanya korupsi, sehingga isu korupsi dijadikan tema ekslusif oleh partai-partai yang berseberangan, yang diformat secaa tajam, sehingga memantik emosi massa. Ketidakadilan dan kesenjangan juga terasa akibat dikuasainya sektor ekonomi oleh golongan tertentu. Pasar-pasar tradisional ketika itu mulai mundur bahkan mati oleh kehadiran pasar-pasar modern. Orang ramai-ramai menjadikan Banjarmasin sebagai pusat belanja di pasar-pasar modern, tidak ke pasar-pasar tradisional. Sehingga ketika amuk massa terjadi, orang-orang pun melampiaskan kemarahannya secara pukul rata dan membabi buta.

Tentu banyak lagi yang bisa kita ungkapkan. Yang jelas pengelolaan negara ke depan harus benar-benar berdasarkan undang-undang dan hukum yang benar, praktik culas dan curang harus dijauhi, hukum harus tegak ke atas dan ke bawah, kekayaan alam harus benar-benar menghasilkan kesejahteraan dan keadilan yang merata untuk seluruh rakyat, pejabat negara di pusat dan daerah harus benar-benar orang yang jujur dan kompeten yang dipilih secara adil, dan seterusnya. Kesenjangan sosial ekonomi dan ketidakadilan harus ditiadakan. Apabila semua itu kita abaikan, berarti tanpa sadar kita telah menyiapkan sebab-sebab yang memungkinkan kerusuhan-kerusuhan terjadi lagi di masa depan, meskipun dalam bentuk berbeda. Wallahu A’lam.

Iklan
Iklan