KP RedFot
BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya sehingga mewujudkan kerukunan hidup beragama yang penuh dengan toleransi.
“Hal itu bisa terwujud karena Pancasila, khususnya Sila pertama Pancasila yang berbunyi, “Ketuhanan yag maha esa,” kata anggota DPRD Kalimantan Selatan kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat (9/8/2024) setelah sebelumnya dia menggelar Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Kuala di Marabahan, Kamis (8/8).
Selain itu, katanya melanjutkan, dengan berpedoman pada sila-sila yang lain dalam Pancasila juga bisa mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.
Saat sosialisasi yang dihadiri Kepala DPMTSP Kabupaten Batola, Eko Purnama Sakti beserta segenap jajaran instansi ini Karlie mengatakan negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, konsekuensinya negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti pengertiannya terkandung dalam: Pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi: negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
Pada kesempatan itu, Staf Ahli DPRD Kalsel H Puar Junaidi, SSos, SH, MH dalam paparannya selaku narasumber antara lain mengatakan di negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sikap atau perbuatan yang anti terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, anti agama.
Sedangkan sebaliknya dengan paham Ketuhanan Yang Maha Esa ini hendaknya diwujudkan kerukunan hidup beragama, kehidupan yang penuh toleransi dalam batas-batas yang diizinkan atau menurut tuntutan agama masing-masing, agar terwujud ketentraman dan kesejukan di dalam kehidupan beragama.
“Hal itu, seperti kita alami sekarang ini tidak ada pemaksaan beragama, atau orang memeluk agama dalam suasana yang bebas, yang mandiri. Oleh karena itu dalam masyarakat ber Pancasila dengan sendirinya agama dijamin berkembang dan tumbuh subur dan konsekuensinya diwajibkan adanya toleransi beragama”, jelas Puar.
Pada kesempatan ini Puar juga menyinggung tentang definisi dari toleransi apa sih toleransi itu atau apa sih kehidupan bertoleransi dalam beragama itu?
“Sikap menerima dengan kepenuhan hati akan keberadaan setiap warga bangsa Indonesia dengan seluruh perbedaan latar belakang agama,suku bangsa dan budaya yang dimilikinya itu yang disebut dengan toleransi,” jelas Puar.
Dikatakannya, toleransi sendiri adalah suatu kebiasaan; bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang menerima keberagaman dengan penuh ketulusan. Sekali lagi hidup bertoleransi itu sangat penting diterapkan di kehidupan kita apalagi di negara kita yaitu NKRI.
“Itulah contoh toleransi di lingkungan rumah serta toleransi beragama di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentu kita harus menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara Indonesia yang dikenal memiliki penduduk yang beragam suku, ras, budaya, dan agamanya”, pungkas Puar Junaidi.
Kegiatan Sosialisasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Ideologi Pancasila yang dilaksanakan anggota DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda, SH, MH diikuti dengan penuh perhatian oleh para peserta yang menyimak dengan sangat serius materi demi materi yang disampaikan.
“Kami diingatkan kembali tentang ajaran Pancasila sebagai ideologi bangsa yang memuat nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tentu saja sangat bermanfaat bagi kami,” ujar Kepala DPMPTSP, Eko Purnama Sakti ketika diminta kesan dan pesannya tentang sosialisasi wawasan kebangsaan yang telah dilaksanakan.
“Bila kegiatan seperti ini, maka bangsa Indonesia yang bermoral dan berbudi luhur akan kembali terwujud,” tandas Eko Purnama Sakti. (lia/KPO-3)
Redaktur KP
