BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pakar kebijakan publik Kota Banjarmasin, Dr Muhammad Uhaib As’ad M.Si mencurigai adanya kepentingan bisnis dibalik program revitalisasi sungai di Veteran yang bernama National Urban Flood Resilience Project (NUFReP).
Bukan tanpa alasan, Uhaib menilai bersemangatnya pihak pelaksana dan pemerintah terhadap proyek ini tanpa mendengar sedikitpun protes dari berbagai kalangan masyarakat menjadi tanda tanya besar baginya.
Apalagi, jika melihat kondisi para elit baik di tingkat kota maupun provinsi turut diam terhadap masalah yang saat ini menjadi sorotan dan trending di Kota Seribu Sungai.
Bahkan Uhaib menegaskan kota Banjarmasin sudah kehilangan rohnya sebagai kota Seribu Sungai, ditambah dengan embel-embel pembangunan, sungai yang merupakan landasan fundamental eks ibu Kota Kalsel tersebut sudah dibunuh.
“Ada apa ini?, Pemerintah di tingkat kota dan provinsi diam. Para politisi di lembaga wakil rakyat juga diam, harusnya reaksi dari elit politik kritis dan menyikapi bukan seperti tutup mata begini,” kata Uhaib.
Apalagi ujarnya, proyek tersebut diduga telah menyalahi peraturan daerah (Perda). “Ini jelas-jelas perda yang dilanggar tidak boleh menguruk sungai, kenapa diam saja,” ujarnya.
Uhaib pun kemudian mencurigai adanya kepentingan bisnis di balik proyek tersebut dengan sejumlah indikator yang diantaranya dengan tidak adanya reaksi dari masyarakat sekitar.
“Kita lihat siapa masyarakat di sekitar proyek? Kenapa mereka diam? Hal-hal seperti ini menimbulkan kecurigaan ada kepentingan bisnis di balik proyek ini,” ungkapnya.
Disisi lain, kata Uhaib yang turut membandingkan dengan kasus revitalisasi Pasar Batuah dengan kawasan yang masih sama yakni di Jalan Veteran justru menuai protes banyak warga.
“Pada saat itu kan warga setempat bereaksi dan melakukan protes hingga akhirnya rencana revitalisasi di era Wali Kota Ibnu Sina itu pun berujung batal,” ungkapnya.
“Di sungai veteran ini tidak ada reaksi apapun? Ada apa ini? Ada kepentingan bisnis apa? Apalagi kiita dengar rencananya akan dibangun semacam China Town, silakan terjemahkan sendiri ada apa itu?,” sambung Uhaib.
Ia pun tegas dan lantang akan terus mengkritisi proyek ini, karena dinilainya selain tidak transparan, jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yakni dengan melakukan pengurukan sungai.
Dalam hal pengurukan sungai ini, kata dia, jangankan Perda, bahkan ulama telah mengeluarkan fatwa bahwa merusak lingkungan seperti menguruk sungai haram hukumnya.
Disisi lain, media ini mencoba melakukan konfirmasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) III Kalimantan yang merupakan pelaksana, sesampainya di BWS awak media ini justru dihadapkan dengan tiga orang petugas pengamanan.
Beralih mencoba konfirmasi ke Bidang Sungai Dinas PUPR selaku pengelola sungai-sungai di Banjarmasin, awak media ini kembali tidak mendapat respon apapun dari yang bersangkutan. (sfr/KPO-4).
