BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Dialog Interaktif bertajuk “Listrik Tak Boleh Mati Lagi!” yang digelar di Ruang Pertemuan Pimpinan Umum Kalimantan Post, Rabu (15/7/2026), menghasilkan sepuluh poin kesepakatan bersama sebagai komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan.
“Dialog tersebut mempertemukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kalsel, PT PLN (Persero), instansi terkait, pelaku usaha pertambangan batu bara, akademisi, media massa, dan unsur masyarakat,” ucap Pimpinan Redaksi Hj Sunarti, yang membacakan 10 Kesepakatan, di hadapan para narasumber dan Peserta Dialog Interaktif, di Gedung Kalimantan Post, Jalan Di Panjaitan No. 67 Banjarmasin, Rabu (15/07/2026).
Kesepakatan yang dihasilkan menjadi langkah bersama untuk memastikan gangguan listrik yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak kembali terulang.
Dalam kesepakatan tersebut, seluruh pihak berkomitmen menjadikan keandalan pasokan listrik sebagai salah satu prioritas pelayanan publik yang harus dijaga secara berkelanjutan.
Pasokan listrik yang andal dinilai menjadi fondasi penting bagi pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.
Selain itu, para peserta sepakat memperkuat koordinasi antara pemerintah, PLN, perusahaan pertambangan batu bara, dan instansi terkait guna menjamin ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik sesuai ketentuan yang berlaku.
PLN dalam forum itu juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan melalui percepatan pemeliharaan jaringan dan gardu, peningkatan kapasitas sistem bila diperlukan, penguatan sistem cadangan, mitigasi gangguan, serta penyampaian informasi yang cepat kepada masyarakat apabila terjadi gangguan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi bersama DPRD Kalimantan Selatan menyatakan dukungan terhadap berbagai kebijakan strategis guna memperkuat infrastruktur ketenagalistrikan. Keduanya juga siap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat apabila dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian persoalan kelistrikan di daerah.
Pelaku usaha pertambangan batu bara turut menyatakan komitmen mendukung pemenuhan kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik.
Forum tersebut juga mendorong percepatan pembangunan dan modernisasi infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Selatan sebagai langkah mengantisipasi meningkatnya kebutuhan listrik di masa mendatang.
Salah satu poin penting dalam kesepakatan adalah peningkatan transparansi informasi kepada masyarakat. Apabila terjadi pemadaman, baik yang direncanakan maupun akibat gangguan, PLN berkomitmen menyampaikan informasi secara terbuka mengenai penyebab, wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, hingga perkembangan penanganan melalui berbagai kanal komunikasi.
Sebagai tindak lanjut, para pihak juga mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Ketahanan Energi Kalimantan Selatan yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, PLN, instansi teknis, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat. Forum ini diharapkan menjadi wadah komunikasi, evaluasi, sekaligus penyampaian rekomendasi secara berkala terkait ketahanan energi di daerah.
Seluruh pihak juga sepakat melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan komitmen tersebut dan menyampaikan perkembangan upaya peningkatan keandalan listrik kepada masyarakat secara terbuka.
Hasil dialog ini selanjutnya akan disampaikan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, kementerian dan lembaga terkait, serta pimpinan PT PLN (Persero) sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan untuk memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan.
Melalui kesepakatan tersebut, seluruh pemangku kepentingan menegaskan komitmen untuk terus bekerja sama sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing demi mewujudkan pelayanan kelistrikan yang andal, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan.
Dari 10 kesepakatan tersebut ditandatangani Kadis ESDM Kalsel Endarto, anggota Komisi III DPRD Kalsel Sarwani, PLN UID Kalselteng yang diwakili dari UP3 Banjarmasin, Mujianto, WKU Bidang Perindustrian Kadin Kalsel, Mahyuni, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie dan Ahli Pers Faturrahman, yang dimoderatori Sukrowardi.
Diskusi sempat dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin Hj Ananda yang meminta agar tidak ada lagi pemadaman aliran listrik, karena sangat merugikan UMKM, walaupun Pemko Banjarmasin merencanakan untuk membantu pengadaan genset bagi UMKM.
“Boleh pemadaman bergiliran, namun jangan lama-lama ya,” kata Hj Ananda, sebelum meninggalkan diskusi, karena ada agenda selanjutnya. (Tim/KPO-1)
