Barabai, KP – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyerahkan DIPA dan TKDD kepada Bupati/Walikota dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) & Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Provinsi Kalsel tahun anggaran 2020.APBN.
Tema acara kebijakan Viskal APBN untuk “Akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia”, bertempat di gedung Idham Khalid Komplek Perkantoran Gubernur Kalsel, berapa hari lalu.
Bupati HST H A Chairansyah menerima secara simbolis DIPA dan TKDD untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 1 triliyun 47 milyar 900 ratus 20 juta100 ribu rupiah.
Chairansyah mengatakan setelah pihaknya menerima DIPA tahun anggaran 2020 berharap agar dapat direalisasikan secepat mungkin pada awal tahun dan berupaya semaksimal mungkin untuk segera dapat dilaksanakan seuai tepat waktu, ujarnya.
Gubernur Kalsel H.Sahbirin Noor mengatakan sesuai target yang ditetapkan dan pesan Presiden Joko Widodo agar Kementerian dan Pemerintah Daerah agar secepat mungkin merealisasikan program yang dibiyai APBN.
Dengan demikian pelayan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat, pesannya.
Terhadap penguna anggaran beliau berpesan dapat dijaga secara efektif dan akuntabilitas serta melakukan perbaikan dan tata kelola keuangan sehingga perencanaan tepat sasaran dan dapat dipertangung jawabkan hal tersebut semata mata guna mencegah menyalahguaan anggaran.
Dikatakannya APBN mempunyai skala preoritas yaitu sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala kendala regulasi, transpormasi ekonomi, penyederhanaan birokrasi.
Dia yakin kalau sudah dipahami dan didukung maka anggaran tahun 2020 akan berhasil dilaksanakan atas kerja keras dan kemauan serta keuletan baik gubernur maupun bupati/walikota sehingga hasilnya akan terlihat secara signifikan, pintanya.
Kepala Kanwil Ditjen perbendaharaan Kalsel Usdik Rahyono dalam laporannya mengatakan dengan diserahkannya DIPA dan TKDD sebagai perwujudan target APBN sehingga perlu dukungan dari pemangku kepentingan kuasa pengguna anggaran serta kepala daerah dan skpd untuk mewujudkan visi dan misi presiden yaitu Indonesia Maju.
Adapun target APBN 2020 agar pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta pemerataan pembangunan bisa diwujudkan, ujarnya.
Dengan disampaikan data APBN 2020 meliputi kementerian dan transper daerah dan dana desa sehingga informasi tersebut dapat dijadikan Bupati / Walikota diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus mengawal secara intensif penyerapan APBN sesuai target nasional di wiliyah masing masing. (adv/ary/K-6)
